TIMES BANYUWANGI, SITUBONDO – SITUBONDO – Tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Lampu lalu lintas, atau Traffic Light di Situbondo, Jawa Timur, membengkak. Rata-rata pertahun yang harus dibayar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo ke PLN tembus diangka Rp20 M. Sungguh angka yang fantastis.
Dari fakta tersebut, anggota Komisi III DPRD Situbondo, Johantono, S.Pd, menduga ada yang janggal alias tidak beres. Selain temuan dilapangan, yang menjadi indikasi adalah nominal pembayaran yang flat.
“Diduga ada yang tidak beres,” katanya, Sabtu (9/8/2025).
Politisi PKB ini menyebutkan, dari rekening tagihan PLN kepada Pemkab Situbondo, beban yang harus dibayar rata-rata sebesar Rp1,7 M per bulan. Itupun hanya untuk PJU dan lampu lalu lintas saja.
Tagihan yang nyaris flat itu dianggap sangat tidak wajar. Pria yang akrab disapa Mas Jhon ini mencontohkan, dalam satu gardu biasanya terdapat antara 30-60 titik lampu PJU. Karena usia pemakaian, tentunya ada lampu yang mati. Seharusnya akan menimbulkan beban berbeda dibanding ketika semua lampu hidup.
“Lalu kemudian pemerintah daerah di bulan 6 sampai Desember, ini kan ada penambahan volume pemasangan PJU. Tapi ini (tagihan listrik) flat saja, dari bulan Januari sampai sekarang. Harusnya kan beban bertambah,” ungkapnya.
Dari temuan lapangan dan analisa data, Komisi III DPRD Situbondo, menduga ada yang tidak wajar dalam penghitungan beban atau tagihan PLN. Sebagai tindak lanjut, rencananya wakil rakyat akan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan Pemkab Situbondo dan pihak PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Situbondo (PLN UP3 Situbondo).
“Temuan kita, untuk Desa Jangkar saja yang harus dibayar Pemkab Situbondo ke PLN Rp114 juta per bulan. Berarti dalam satu tahun kurang lebih sekitar Rp1,5. Ini Desa Jangkar saja,” paparnya.
Mas Jhon membeberkan, tagihan listrik PJU dan lampu lalu lintas di Desa Besuki juga terbilang gendut, menyentuh angka Rp100 juta per bulan. Termasuk ada 2 desa lain yang bebannya Rp60 juta per bulan. Dan nominal beban tagihan Pemkab Situbondo ke PLN nyaris berlaku flat.
“Ini rupa-rupanya, diduga PLN memperlakukan penagihan listrik ini flat sistemnya. Artinya hampir rata-rata dari bulan Januari sampai Desember, ini angkanya tidak berubah,” paparnya.
Fenomena bengkaknya tagihan PLN untuk PJU dan lampu lalu lintas di Situbondo, dianggap tidak masuk akal. Apalagi ketika dewan membandingkan rekening tagihan Desa Jangkar dengan daerah perkotaan.
“Kami duga ini ada ketidakberesan di internal PLN. Itu nantinya yang akan kita pertanyakan,” cetus Mas Jhon.
Guna menekan biaya pembayaran listrik untuk PJU dan lampu lalu lintas, Komisi III DPRD Situbondo, juga telah merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan untuk menginvestarisir jumlah PJU di masing-masing wilayah. Rekomendasi tersebut juga telah disampaikan di rapat Badan Anggaran (Banggar).
“Mudah-mudahan itu terakomodir dan juga ikut disahkan. Dan insya Allah di tahun depan ini kita sudah proses pembayaran beban listrik secara normal,” ucap anggota Komisi III DPRD Situbondo, Johantono, S.Pd. (*)
| Pewarta | : Syamsul Arifin |
| Editor | : Faizal R Arief |
