Wabup Sleman dan Ketua DPRD Kota Semarang Belajar TI Ke Banyuwangi

0
188
Foto: detik.com

BANYUWANGI – Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan teknologi informasi (TI) sebagai kendaraan percepatan pelayanan publik mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Tak ketinggalan, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun dan Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi yang langsung bertandang ke Banyuwangi untuk menimba ilmu di sini, Kamis (24/8/2017).

Kedua rombongan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko di Lounge Pelayanan Publik. Wabup Sri Muslimatun mengatakan, sangat mengapresiasi segala prestasi yang telah diraih Banyuwangi. Khususnya kesuksesan dalam memanfaatkan TI untuk mempercepat pelayanan publiknya. Salah satunya, Banyuwangi ditasbihkan sebagai kabupaten dengan pengelolaan keuangan daerah terbaik se-Indonesia oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Saya dengar Banyuwangi sudah advance pemanfaatan IT nya. Baik dalam pengelolaan keuangan, sistem informasi, maupun sistem lainnya. Makanya, saya membawa rombongan dari seluruh SKPD, untuk belajar tentang TI di sini,” kata Wabup Sri Muslimatun keadaan sejumlah wartawan.

Selain tentang TI, Wabup Sri juga mengaku penasaran dengan pesatnya perkembangan pariwisata daerah ujung timur Pulau Jawa ini.

“Branding pariwisata di Banyuwangi sangat kuat. Hampir setiap hari saya membaca pemberitaan tentang pariwisata Banyuwangi di media sosial. Makanya kami penasaran ingin belajar agar bisa mengembangkan potensi yang kami miliki. Apalagi, Menpar juga merekomendasikan Banyuwangi sebagai tempat benchmark pariwisata,” imbuhnya.

Loading...

Tak berbeda dengan Wabup Sri, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi pun mengaku ingin menggali dan belajar serius tentang penerapan IT di Banyuwangi. “Kami ingin belajar tentang berbagai aplikasi yang dikembangkan di sini. Diantaranya, aplikasi pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang sudah berbasis IT,” ungkap Supriyadi.

Sementara itu, Wabup Yusuf membenarkan bahwa seluruh pelayanan publik di Banyuwangi telah berbasis TI, terintegrasi mulai tingkat desa hingga kabupaten. Misalnya, terkait pengelolaan keuangan desa yang mendapatkan dana besar dari APBN dan APBD, Banyuwangi mengembangkan e-village budgeting dan e-monitoring system. Perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem.

“Misalnya monitoring, setiap proyek terpantau di sistem lengkap dengan titik koordinatnya. Tinggal diklik, keluar gambar proyeknya dari 0 sampai 100 persen. Jadi bisa meminimalisasi proyek ganda, sekaligus memberi rasa aman kepada perangkat desa mengingat tanggung jawabnya semakin besar karena dana yang mengalir ke desa juga terus bertambah,” jelas Yusuf.

Untuk penguatan desa, pemerintah juga telah menggagas program ‘Smart Kampung’ yang mendorong pelayanan desa berbasis teknologi informasi (TI). Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup diselesaikan di desa. Maka, TI menjadi kendaraannnya karena yang berjalan adalah data, bukan orangnya.

“Saat ini sebagian desa sudah menerapkan Smart Kampung, termasuk yang jauh dari pusat kota. Sudah sekitar 60 desa teraliri fiber optic, kita targetkan 145 desa tersambung fiber opticpertengahan 2018,” paparnya.

Sementara untuk mempercepat pelayanan di tingkat desa, lanjut Yusuf, bupati telah mendelegasikan kewenangannya ke desa. Seperti, pembenahan rumah tidak layak huni. Dulu bupati yang harus menandatangani suratnya, sehingga rentangnya panjang dan terkesan lamban. Namun, dengan bantuan TI sekarang pengurusannya cukup di tingkat desa sehingga lebih cepat tertangani.

“Alhamdulillah dengan TI, pekerjaan jadi lebih mudah. Apa yang kami lakukan di daerah juga banyak mendapat apresiasi dari pusat. Salah satunya, Banyuwangi ditasbihkan menjadi satu satunya kabupaten di Indonesia yang SAKIP-nya meraih predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),” tutup Yusuf. (detik.com)

loading...