radarbanyuwangi.jawapos.com – Kebijakan pelarangan kegiatan study tour bagi pelajar di Jawa Barat yang dicanangkan oleh Penjabat Gubernur Dedi Mulyadi menuai penolakan dari sejumlah kepala daerah.
Setidaknya tiga pimpinan wilayah diketahui tetap mengizinkan study tour di sekolah-sekolah mereka, dengan alasan ekonomi dan keberlangsungan industri pariwisata.
Kepala daerah yang menolak kebijakan ini antara lain Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Bupati Bandung, dan Bupati Cirebon.
Mereka berpendapat bahwa kegiatan study tour memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi sektor pariwisata lokal yang saat ini tengah lesu.
“Study tour mah study tour we, asal tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar ikut, yang tidak sanggup ya tidak usah ikut. Tanggung jawab kepala sekolah dan orang tua sudah dewasa,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Namun Farhan menegaskan bahwa study tour tidak boleh menjadi alat pemaksaan kepada siswa.
Jika ditemukan adanya tekanan, seperti ancaman nilai rendah bagi siswa yang tidak ikut, ia mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah terkait.
Dedi Mulyadi: Anak Sekolah Bukan Objek Ekonomi
Merespons penolakan itu, Dedi Mulyadi tetap bersikukuh pada keputusannya.
Ia menilai bahwa pelajar seharusnya tidak dijadikan komoditas ekonomi, baik oleh pihak sekolah maupun sektor industri lain.
“Ada beberapa kepala daerah yang gelisah karena wisata daerahnya terganggu. Tapi saya tegaskan, menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan akademis dan moral,” ujarnya dalam unggahan di media sosial, dikutip Senin (29/7).
Menurut Dedi, pelarangan study tour juga sejalan dengan upaya menekan praktik eksploitasi ekonomi terhadap siswa, yang selama ini terjadi dalam bentuk penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), buku, hingga pakaian seragam.
“Anak sekolah tidak boleh menjadi objek jual beli. Sudah cukup mereka dijadikan barang material oleh sistem. Kalau tetap dilakukan, kepala sekolahnya akan saya copot,” tegas Dedi.
Saran: Study Tour di Wilayah Sendiri
Sebagai alternatif, Dedi menyarankan agar sekolah menggelar kegiatan edukatif di lingkungan sekitar, tanpa harus melakukan perjalanan ke luar kota.
“Setiap kabupaten punya laboratorium, sawah, bahkan area penelitian. Tidak perlu jauh-jauh. Cukup di daerah masing-masing untuk menghemat biaya dan mencegah ekses negatif,” katanya.
Page 2
Page 3
radarbanyuwangi.jawapos.com – Kebijakan pelarangan kegiatan study tour bagi pelajar di Jawa Barat yang dicanangkan oleh Penjabat Gubernur Dedi Mulyadi menuai penolakan dari sejumlah kepala daerah.
Setidaknya tiga pimpinan wilayah diketahui tetap mengizinkan study tour di sekolah-sekolah mereka, dengan alasan ekonomi dan keberlangsungan industri pariwisata.
Kepala daerah yang menolak kebijakan ini antara lain Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Bupati Bandung, dan Bupati Cirebon.
Mereka berpendapat bahwa kegiatan study tour memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi sektor pariwisata lokal yang saat ini tengah lesu.
“Study tour mah study tour we, asal tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar ikut, yang tidak sanggup ya tidak usah ikut. Tanggung jawab kepala sekolah dan orang tua sudah dewasa,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Namun Farhan menegaskan bahwa study tour tidak boleh menjadi alat pemaksaan kepada siswa.
Jika ditemukan adanya tekanan, seperti ancaman nilai rendah bagi siswa yang tidak ikut, ia mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah terkait.
Dedi Mulyadi: Anak Sekolah Bukan Objek Ekonomi
Merespons penolakan itu, Dedi Mulyadi tetap bersikukuh pada keputusannya.
Ia menilai bahwa pelajar seharusnya tidak dijadikan komoditas ekonomi, baik oleh pihak sekolah maupun sektor industri lain.
“Ada beberapa kepala daerah yang gelisah karena wisata daerahnya terganggu. Tapi saya tegaskan, menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan akademis dan moral,” ujarnya dalam unggahan di media sosial, dikutip Senin (29/7).
Menurut Dedi, pelarangan study tour juga sejalan dengan upaya menekan praktik eksploitasi ekonomi terhadap siswa, yang selama ini terjadi dalam bentuk penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), buku, hingga pakaian seragam.
“Anak sekolah tidak boleh menjadi objek jual beli. Sudah cukup mereka dijadikan barang material oleh sistem. Kalau tetap dilakukan, kepala sekolahnya akan saya copot,” tegas Dedi.
Saran: Study Tour di Wilayah Sendiri
Sebagai alternatif, Dedi menyarankan agar sekolah menggelar kegiatan edukatif di lingkungan sekitar, tanpa harus melakukan perjalanan ke luar kota.
“Setiap kabupaten punya laboratorium, sawah, bahkan area penelitian. Tidak perlu jauh-jauh. Cukup di daerah masing-masing untuk menghemat biaya dan mencegah ekses negatif,” katanya.
