sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat sorotan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono angkat bicara usai permintaan tambahan anggaran Rp14,92 triliun untuk tahun 2026 ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Basuki menegaskan, penolakan ini berpotensi menghambat progres pembangunan IKN tahap kedua, yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung.
Baca Juga: Prabowo Gelontorkan Rp16,23 Triliun! Ini Daftar 8 Stimulus Ekonomi untuk Dongkrak Pertumbuhan 2025
“Ya, pasti akan mempengaruhi. Bisa mundur lagi,” kata Basuki di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9).
Tahap kedua pembangunan IKN menjadi kunci untuk mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Ekosistem legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung pada tahun yang sama.
Rincian Anggaran yang Ditolak
Basuki menjelaskan, tambahan anggaran Rp14,92 triliun sejatinya bagian dari kerangka Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan pembangunan IKN selama tiga tahun ke depan.
Namun, dengan penolakan ini, pagu anggaran 2026 tetap Rp6,26 triliun.
Baca Juga: CPNS 2026 Segera Dibuka! Cek Syarat, Dokumen, dan Cara Daftar Online di SSCASN BKN
Berikut rencana penggunaan dana tambahan yang gagal disetujui:
-
Pembangunan Lanjutan – Rp4,73 triliun
Gedung dan kawasan DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY, hingga Plaza Keadilan. -
Pembangunan Baru – Rp9,59 triliun
Rumah tapak dan hunian vertikal legislatif, yudikatif, ASN, peningkatan jalan, SPAM, dan infrastruktur pendukung. -
Pengelolaan – Rp600 miliar
Operasional Istana Negara, Kantor Presiden, sanitasi, air minum, dan ruang terbuka hijau.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat sorotan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono angkat bicara usai permintaan tambahan anggaran Rp14,92 triliun untuk tahun 2026 ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Basuki menegaskan, penolakan ini berpotensi menghambat progres pembangunan IKN tahap kedua, yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung.
Baca Juga: Prabowo Gelontorkan Rp16,23 Triliun! Ini Daftar 8 Stimulus Ekonomi untuk Dongkrak Pertumbuhan 2025
“Ya, pasti akan mempengaruhi. Bisa mundur lagi,” kata Basuki di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9).
Tahap kedua pembangunan IKN menjadi kunci untuk mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Ekosistem legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung pada tahun yang sama.
Rincian Anggaran yang Ditolak
Basuki menjelaskan, tambahan anggaran Rp14,92 triliun sejatinya bagian dari kerangka Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan pembangunan IKN selama tiga tahun ke depan.
Namun, dengan penolakan ini, pagu anggaran 2026 tetap Rp6,26 triliun.
Baca Juga: CPNS 2026 Segera Dibuka! Cek Syarat, Dokumen, dan Cara Daftar Online di SSCASN BKN
Berikut rencana penggunaan dana tambahan yang gagal disetujui:
-
Pembangunan Lanjutan – Rp4,73 triliun
Gedung dan kawasan DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY, hingga Plaza Keadilan. -
Pembangunan Baru – Rp9,59 triliun
Rumah tapak dan hunian vertikal legislatif, yudikatif, ASN, peningkatan jalan, SPAM, dan infrastruktur pendukung. -
Pengelolaan – Rp600 miliar
Operasional Istana Negara, Kantor Presiden, sanitasi, air minum, dan ruang terbuka hijau.
