Banyuwangi, Jurnalnews.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mematangkan langkah percepatan transformasi digital, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satunya melalui kegiatan Training of Trainer (TOT) bimbingan teknis sebagai tindak lanjut piloting digitalisasi bansos yang digelar serentak di seluruh wilayah Banyuwangi.
Pada Kamis (22/1/2026), kegiatan TOT dijadwalkan untuk empat kecamatan, yakni Wongsorejo, Kalipuro, Giri, dan Glagah. Kegiatan dipusatkan di Pendopo Kecamatan Wongsorejo dan diikuti oleh perwakilan desa dan kelurahan dari masing-masing wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, setiap kepala desa menghadirkan tiga orang peserta yang terdiri dari Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra), operator SIKS-NG, serta kader Dasawisma. Hadir pula empat camat dari Kecamatan Kalipuro, Wongsorejo, Glagah, dan Giri, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi, staf Kementerian Sosial, BPS serta para pemateri.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petugas di lapangan dalam menghadapi sistem penyaluran bansos berbasis digital.
“Banyuwangi ditetapkan sebagai daerah piloting digitalisasi bantuan sosial. Karena itu, TOT ini dilaksanakan di seluruh Banyuwangi. Alhamdulillah, Banyuwangi ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai percontohan,” ujar Ustadi
Ia menambahkan, peserta TOT tidak hanya berasal dari unsur operator desa atau Kaur Kesra, tetapi juga melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pilar-pilar sosial di desa.
“Mereka dibekali pemahaman dan kemampuan teknis agar siap menghadapi tahapan pengumuman dan pendaftaran bansos digital. Termasuk untuk menjelaskan dan menanggapi jika ada masyarakat yang mengajukan sanggahan atau keberatan berdasarkan data yang ada,” imbuhnya.
Menurut Ustadi, perubahan sistem digital memungkinkan terjadinya perbedaan penerima bansos dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, peran petugas di lapangan menjadi sangat penting.
“Misalnya, sebelumnya menerima bantuan, sekarang tidak lagi. Jika masyarakat tidak terima atau mengajukan komplain, tujuan TOT ini agar petugas bisa menjelaskan secara terbuka dan logis apa alasannya, sesuai data dan kriteria yang berlaku,” tegasnya.
Dengan adanya TOT ini, Pemkab Banyuwangi berharap proses digitalisasi bansos dapat berjalan transparan, akuntabel, serta meminimalisir kesalahpahaman di tengah masyarakat. (Venus Hadi)
