radarbanyuwangi.jawapos.com – Bansos untuk rakyat miskin ternyata ikut dinikmati pegawai bergaji tinggi. PPATK membongkar fakta mencengangkan!
Puluhan ribu pegawai BUMN, ribuan dokter, hingga eksekutif kelas atas tercatat sebagai penerima.
Lebih parah lagi, ada yang punya saldo di atas Rp 50 juta, tapi tetap menerima bantuan dari negara.
Kini, data penerima bantuan sosial (bansos) 2025 kembali jadi sorotan.
Baca Juga: Tanggapi PPATK, Gus Ipul Janji Segera Verifikasi Temuan 28 Ribu Pegawai BUMN dan Dokter Penerima Bansos
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sederet kejanggalan dalam daftar penerima yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Yang paling mencolok: 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat sebagai penerima bansos.
Padahal, program ini seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan.
“Dari data yang kami telusuri di salah satu bank, jumlahnya mencapai 27.932 pegawai BUMN,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8).
Temuan tak berhenti di situ. PPATK juga mengidentifikasi 7.479 dokter serta lebih dari 6.000 eksekutif/manajer yang ikut masuk daftar penerima.
Baca Juga: PPATK Bongkar Dokter dan Pegawai BUMN Terima Bansos! Gus Ipul Bilang Begini
Ivan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh. “Kemensos perlu menindaklanjuti temuan ini dan mengecek apakah penerima tersebut masih layak menerima bantuan,” ujarnya.
Data Penerima Bermasalah
PPATK mengungkap, dari 10 juta rekening penerima bansos yang diserahkan Kemensos, hanya 8,39 juta rekening yang benar-benar menerima bantuan.
Page 2
Sisanya, sekitar 1,7 juta rekening, tidak ditemukan transaksi bansos sama sekali.
Lebih mengejutkan lagi, hampir 60 penerima diketahui memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta, tetapi tetap menerima bansos.
“Ini menjadi perhatian serius. Bansos harus tepat sasaran,” tegas Ivan.
DPR Soroti Validasi Data
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menilai, temuan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Baca Juga: Heboh! PPATK Temukan 27 Ribu Pegawai BUMN dan Ribuan Dokter Terima Bansos
Ia meminta validasi data dilakukan secara berkala dan cermat, bukan sekadar pencoretan nama.
Maman juga mengingatkan temuan sebelumnya, di mana sejumlah penerima bansos terindikasi bermain judi online.
Ia mendorong Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membersihkan data.
“Pemerintah perlu memanfaatkan momentum ini untuk memberantas penyalahgunaan bansos sekaligus praktik judi online,” tegasnya.
Alarm Perbaikan Sistem
Temuan PPATK menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos.
Pemerintah melalui Kemensos diharapkan segera memperkuat verifikasi data, memperbaiki sistem distribusi, dan memastikan bantuan hanya sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. (*)
Page 3
radarbanyuwangi.jawapos.com – Bansos untuk rakyat miskin ternyata ikut dinikmati pegawai bergaji tinggi. PPATK membongkar fakta mencengangkan!
Puluhan ribu pegawai BUMN, ribuan dokter, hingga eksekutif kelas atas tercatat sebagai penerima.
Lebih parah lagi, ada yang punya saldo di atas Rp 50 juta, tapi tetap menerima bantuan dari negara.
Kini, data penerima bantuan sosial (bansos) 2025 kembali jadi sorotan.
Baca Juga: Tanggapi PPATK, Gus Ipul Janji Segera Verifikasi Temuan 28 Ribu Pegawai BUMN dan Dokter Penerima Bansos
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sederet kejanggalan dalam daftar penerima yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Yang paling mencolok: 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat sebagai penerima bansos.
Padahal, program ini seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan.
“Dari data yang kami telusuri di salah satu bank, jumlahnya mencapai 27.932 pegawai BUMN,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8).
Temuan tak berhenti di situ. PPATK juga mengidentifikasi 7.479 dokter serta lebih dari 6.000 eksekutif/manajer yang ikut masuk daftar penerima.
Baca Juga: PPATK Bongkar Dokter dan Pegawai BUMN Terima Bansos! Gus Ipul Bilang Begini
Ivan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh. “Kemensos perlu menindaklanjuti temuan ini dan mengecek apakah penerima tersebut masih layak menerima bantuan,” ujarnya.
Data Penerima Bermasalah
PPATK mengungkap, dari 10 juta rekening penerima bansos yang diserahkan Kemensos, hanya 8,39 juta rekening yang benar-benar menerima bantuan.
