NASKAH ID – Kabupaten Banyuwangi dipilih menjadi pilot project pemanfaatan platform digital registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Penunjukan ini didasarkan pada kesiapan Banyuwangi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan selama ini.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS RI, Margo Yuwono, saat bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jumat (20/1/2023). Turut mendampingi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Imam Machdi; Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan; Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Nurma Midayanti; Direktur Sistem Informasi Statistik, Puji Isnartini; serta Kepala BPS Banyuwangi, Joko Santoso.
Margo menyampaikan, Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang menjadikan data sebagai landasan penting dalam perumusan kebijakan maupun evaluasi pembangunan sehingga program-program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran. Misalnya dalam masalah pengurangan kemiskinan.
“Sekitar sedekade ini kinerja pengurangan kemiskinan di Banyuwangi berjalan dengan baik. Dengan segala intervensinya program yang didasarkan pada data, ini menjadi poin penting bagi kami. Bahkan, ini menjadi pemicu kami program apa yang telah Banyuwangi intervensi, kami jadikan analisis dan masuk dalam platform kami,” kata Margo.
Angka kemiskinan di Banyuwangi memang terus menurun hingga menjadi satu digit, setelah sedekade sebelumnya selalu di atas dua digit. Per 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 kembali menurun menjadi 7,51 persen, level terendah sepanjang sejarah kabupaten ini sejak Indonesia merdeka.
Selain itu, lanjut Margo, Banyuwangi juga dinilai mampu dan siap dalam hal pengelolaan data. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan Banyuwangi dalam pengelolaan data, mulai dari Smart Kampung, aplikasi dasa wisma hingga pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) bahkan hingga ke level desa.
Bahkan dalam penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2021 lalu, indeks SPBE Banyuwangi menjadi yang terbaik kedua se-Indonesia.
“Ini alasan kami menempatkan Banyuwangi sebagai pilot project secara nasional. Sehingga dengan kesiapan Banyuwangi ini tugas kami dalam menyiapkan satu pusat rujukan data nasional akan lebih cepat terwujud,” kata Margo.
“Best practice Banyuwangi akan menjadi contoh bagi daerah lain bagaimana data yang baik akan menghasilkan perencanaan dan outcome yang baik pula,” imbuhnya.
Margo menyebut, dalam kolaborasi ini Pemkab Banyuwangi akan menjadi salah satu yang pertama dalam pemanfaatan platform digital regsosek untuk berbagi pakai data dan analisis kebijakan. Banyuwangi akan menjadi lokus prototype tata kelola dan pemutakhiran data regsosek secara nasional.
“Platform yang dimiliki BPS akan diinteraksikan dengan sistem yang ada di daerah. Misalnya, mengintegrasikan dan mendukung bagi pakai data antara platform digital data regsosek dengan Banyuwangi satu data sehingga saling menguatkan,” kata Margo.
Kolaborasi ini juga melaksanakan pemberdayaan kepada desa/kelurahan untuk pengelolaan dan pemutakhiran data. “Kualitas SDM desa otomatis akan ter-upgrade dengan pemanfaatan teknologi yang akan diterapkan. Desa-desa akan kami dampingi dan diberikan pembinaan peningkatan kualitas data, seperti melalui program Desa Cantik,” ungkap Margo.
Sementara itu, Bupati Ipuk menyambut baik atas penunjukan Banyuwangi dalam program Regsosek BPS. Dikatakan dia, Banyuwangi sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah. Untuk itu, Banyuwangi terus menggulirkan berbagai inovasi untuk menyajikan data yang akurat dan terintegrasi. Misalnya, sistem Banyuwangi Satu Data, UGD Kemiskinan, hingga Smart Kampung yang nantinya akan dikembangkan sebagai rumah besar berbagai data kependudukan, termasuk soal sosial dan ekonomi.
“Tentunya kolaborasi pemanfaatan data ini akan mempermudah kami dalam melakukan intervensi yang tepat bagi warga. Kami berharap kolaborasi ini bisa lebih menguatkan program-program pembangunan di Banyuwangi. Sebab, data menjadi input terpenting dalam penyusunan program pembangunan,” kata Ipuk. (*)
