sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional.
Program ini digagas Gugus Tugas Proyek Percontohan Penerapan Keterpaduan Layanan Digital pada Program Bansos, melibatkan lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Tujuan utama program ini adalah menghadirkan bansos tepat sasaran, inklusif, dan transparan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.
“Banyuwangi dipilih karena sudah matang dalam pelayanan publik digital, baik dari Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, maupun komitmen pemerintah daerah,” ujar Fathur Rahman Utomo, PMO Gugus Tugas Digitalisasi Bansos DEN, dalam Bimtek TOT Pendamping PKH di Diskominfo Banyuwangi, Selasa (9/9/2025).
Program ini berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain:
-
Perpres Nomor 162/2024 tentang Kemensos
-
Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
-
Inpres Nomor 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
-
Perpres 83/2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Melalui aturan tersebut, sistem bansos akan terintegrasi dengan DTKS Kemensos, Regsosek Bappenas, P3KE TNP2K, serta data pendukung lain.
Masyarakat Bisa Daftar Mandiri
Dalam skema baru, masyarakat yang memenuhi kriteria DTSEN bisa mendaftar sendiri sebagai calon penerima PKH lewat Portal Perlinsos Digital. Bahkan peserta lama pun diwajibkan daftar ulang untuk sinkronisasi data.
Tantangan di Lapangan
Meski menjanjikan, masih ada kendala teknis. Banyak pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kesulitan mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) akibat lupa kata sandi.
“Prinsipnya, semua dianggap pendaftar baru. Maka, perlu pendampingan intensif agar tidak ada masyarakat miskin tertinggal,” jelas Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert DEN.
Langkah Selanjutnya
Program ini akan diperkuat dengan sosialisasi ke desa dan kecamatan, termasuk survei langsung ke masyarakat. Banyuwangi diharapkan menjadi model sukses yang bisa direplikasi di daerah lain.
Sumber: Indonesia.go.id, InfoPublik
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional.
Program ini digagas Gugus Tugas Proyek Percontohan Penerapan Keterpaduan Layanan Digital pada Program Bansos, melibatkan lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Tujuan utama program ini adalah menghadirkan bansos tepat sasaran, inklusif, dan transparan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.
“Banyuwangi dipilih karena sudah matang dalam pelayanan publik digital, baik dari Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, maupun komitmen pemerintah daerah,” ujar Fathur Rahman Utomo, PMO Gugus Tugas Digitalisasi Bansos DEN, dalam Bimtek TOT Pendamping PKH di Diskominfo Banyuwangi, Selasa (9/9/2025).
Program ini berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain:
-
Perpres Nomor 162/2024 tentang Kemensos
-
Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
-
Inpres Nomor 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
-
Perpres 83/2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Melalui aturan tersebut, sistem bansos akan terintegrasi dengan DTKS Kemensos, Regsosek Bappenas, P3KE TNP2K, serta data pendukung lain.
Masyarakat Bisa Daftar Mandiri
Dalam skema baru, masyarakat yang memenuhi kriteria DTSEN bisa mendaftar sendiri sebagai calon penerima PKH lewat Portal Perlinsos Digital. Bahkan peserta lama pun diwajibkan daftar ulang untuk sinkronisasi data.
Tantangan di Lapangan
Meski menjanjikan, masih ada kendala teknis. Banyak pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kesulitan mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) akibat lupa kata sandi.
“Prinsipnya, semua dianggap pendaftar baru. Maka, perlu pendampingan intensif agar tidak ada masyarakat miskin tertinggal,” jelas Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert DEN.
Langkah Selanjutnya
Program ini akan diperkuat dengan sosialisasi ke desa dan kecamatan, termasuk survei langsung ke masyarakat. Banyuwangi diharapkan menjadi model sukses yang bisa direplikasi di daerah lain.
Sumber: Indonesia.go.id, InfoPublik
