Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.l Dengan capaian ini, Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Penyerahan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Kamis, 2 Mei 2024 lalu. Selain Pemkab Banyuwangi, BPK juga menyerahkan LHP kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Karyadi, mengapresiasi daerah yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP. Seluruh Kepala Daerah dan jajarannya diminta segera menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam masing-masing LHP.
“Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa),” ujarnya.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyatakan, dengan diraihnya opini WTP, Pemkab Banyuwangi telah berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Torehan 12 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukkan pengelolaan keuangan di Banyuwangi telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
Baca juga
“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Opini WTP berhasil diraih Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2012. Setelah itu, opini serupa berhasil dicapai secara berturut-turut hingga tahun 2023. Capaian 12 kali beruntun meraih opini WTP membuktikan program pelayanan publik dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Ipuk pun mengapresiasi BPK RI yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Dia juga mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah sehingga Banyuwangi berhasil mempertahankan WTP.
Opini WTP dari BPK RI ini, menurutnya harus menjadi motivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dia menegaskan, Pemkab Banyuwangi sangat serius terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” pungkasnya.
Like
