BANYUWANGI – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Banyuwangi minta tambahan dana Rp 7 miliar dalam perubahan APBD 2013. Dana sebesar itu akan dipakai untuk membayar listrik lampu penerangan jalan umum (LPJU). Anggaran Rp 7 miliar itu rencananya akan dipakai untuk membayar listrikLPJU mulai Oktober 2013 hingga Desember 2013.
Sebab, untuk Januari 2013 hingga September 2013, pembayaran listrik LPJU sudah dipenuhi dalam APBD 2013. “Dalam APBD 2013 lalu, kita hanya mengajukan dana sampai bulan ke sembilan,” ujar kepala DKP Banyuwangi Arif Setiyawan kemarin (13/7). Dalam PAK APBD 2013 yang kini mulai dibahas oleh DPRD Banyuwangi, DKP Banyuwangi mengajukan penambahan dana sebesar Rp 13,1 miliar.
Dari dana sebesar itu, Rp 7 miliar dipakai untuk membayar rekening LPJU, dan sisanya Rp 6,1 miliar akan dipakai untuk taman, kebersihan, dan biaya air di sekitar taman. “DKP mengajukan Rp 13,1 miliar dalam PAK APBD ini,” sebutnya. Arif menyebut, pengajuan penambahan dana untuk biaya rekening listrik LPJU ini, karena anggaran dalam APBD 2013 tidak mencukupi. Selama 2013 ini, sebut dia, biaya rekening listrik untuk LPJU sebesar Rp 1,4 miliar per bulan.
“Dalam APBD 2013 lalu, kita hanya minta untuk sembilan bulan,” katanya pada Jawa Pos Radar Banyuwangi kemarin. Ditanya jumlah dana yang telah disediakan untuk membayar listrik LPJU dalam APBD 2013, Arif enggan untuk merinci. Dia menyebut, besar dana yang disediakan dalam APBD 2013 untuk membayar rekening listrik pada LPJU ini adalah Rp 1,4 miliar dikalikan sembilan bulan. “Besar dana dan habisnya seperti itu,” ungkapnya.
Disinggung sejumlah titik LPJU yang sudah hamper sebulan mati seperti di Jalan raya Desa Benculuk, Kecamatan Cluring; Jalan raya Desa Wonosobo, Kecamatan Srono; dan LPU dan lampu taman di Ruang Taman Hijau (RTH) Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Arif mengaku belum tahu. “Tidak ada laporan LPU mati,” katanya. Arif menyebut tidak ada lampu taman dan LPU yang mati di sekitar RTH Desa Kedayunan.
Hanya saja, lampu yang pernah dipasang di Lapangan Kedayunan itu sengaja dimatikan “Lampu yang ada di lapangan Kedayunan itu tidak ada gunanya, kita matikan saja,” ujarnya. Pengajuan dana sebesar Rp 7 miliar untuk biaya listrik LPJU, dibenarkan oleh ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Zaenal Arifi n Salam. “Dalam hearing pada Jumat (12/7) sore, DKP mengajukan dana Rp 7 miliar untuk membayar listrik LPJU,” katanya.
Arifi n mengaku belum bisa memastikan dana sebesar itu apa bisa lolos. Sebab, masalah pembahasan anggaran akan diselesaikan di badan anggaran (Banggar). “DKP mengajukan dana dalam PAK ini sebesar Rp 13 miliar lebih, dari jumlah itu Rp 7 miliar untuk listrik LPJU,” ujarnya. Sementara sekretaris Komisi IV DPRD HM Hidayat mengaku kalau komisinya masih perlu kejelasan soal anggaran untuk listrik LPJU ini.
Penambahan sebesar Rp 7 miliar, dianggap terlalu besar. “Kami (komisi IV) akan memanggil PLN untuk crosscheck,” cetusnya. Hanya, untuk rencana pemanggilan pimpinan PLN Banyuwangi ini jadwalnya masih dibahas. Yang pasti, komisinya akan membandingkan jumlah listrik yang dipakai dalam LPJU milik DKP dan PLN Banyuwangi. “Kami ingin kejelasan saja,” katanya.
Selain masalah dana untuk LPJU, Hidayat berharap pada DKP Banyuwangi untuk segera memperbaiki semua LPJU yang kini mati. Saat Ramadan an Idul Fitri, semua LPJU harus hidup karena jalanan semakin ramai. “LPJU dan lampu taman di RTH Kedayunan harus diperhatikan, biar tidak dibuat tempat mesum,” pintanya. (radar)
