BANYUWANGI – Agenda kunjungan kerja (kunker) anggota dewan kembali berlanjut. Pasca pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), seluruh wakil rakyat yang tergabung di empat komisi di DPRD Banyuwangi langsung “boyongan” keluar pulau Agar tidak terlihat mencolok, kepergian kalangan legislator yang terhormat tersebut dibagi dalam dua rombongan.
Rombongan pertama yang terdiri atas anggota komisi I dan komisi II sudah bertolak ke Kalimantan Tengah (Kalteng) sejak Minggu (23/9). Anggota komisi III dan IV dijadwalkan baru berangkat sore ini (25/9).
Dikonfi rmasi via telepon kemarin (24/9), anggota Komisi I DPRD Banyuwangi, Suminto, membenarkan pihaknya melakukan kunker. “Hari ini (kemarin) kami melakukan kunjungan ke Kabupaten Kapingan,” ujarnya.
Di kabupaten yang berjarak sekitar 80 Kilometer (Km) arah barat Palangkaraya tersebut, anggota dewan belajar menangani lokalisasi. Sebab, saat ini masalah prostitusi menjadi isu penting di Banyuwangi menyusul pemkab menutup sejumlah lokalisasi.
Dikatakannya, seluruh anggota komisi I dan II mencari tahu perbandingan penanganan prostitusi di Kapingan dan Banyuwangi. “Penutupan lokalisasi di Banyuwangi cenderung menggunakan pendekatan represif. Beberapa kelompok yang pro penutupan lokalisasi memberikan dukungan tanpa reserve,” ujarnya.
Menurut Suminto, penanganan prostitusi di Kapingan tidak dilakukan dengan cara menutup lokalisasi, melainkan melokalisasi para PSK (penjaja seks komersial) agar mudah dipantau dan dibina. “Di sini (Kapingan) sejak tahun 2010 sudah ada klinik VCT (tes HIV secara sukarela, Red).
Sampai tahun 2012, terhitung delapan PSK menderita HIV/AIDS. Penanganan dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, yaitu Dinas Sosial (Dinsos), Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) di bawah kendali pemkab,” paparnya.
Suminto mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada eksekutif dan publik Banyuwangi terkait penanganan prostitusi di daerah lain yang tidak terlalu kaku itu.
Lebih lanjut dia berharap penanganan prostitusi di Banyuwangi tidak hanya menggunakan ukuran moralitas. Pasalnya, ada banyak aspek yang juga perlu diperhatikan terkait penyakit sosial yang satu itu, di antaranya faktor biologis, psikologis, ekonomis, dan faktor sosial. “Tentu itu juga perlu dikaji lebih lanjut.
Apalagi, di Banyuwangi yang dapat bantuan malah para mucikari. Padahal, mucikari adalah pelaku traffi cking. Kenapa mereka yang dibantu. Kenapa bukan PSK-nya. Terlepas mereka orang Banyuwangi ataukah bukan?” ujarnya.
Masih menurut Suminto, dari Kapingan, agenda kunker selanjutnya adalah belajar masalah kependudukan di Kota Palangkaraya. “Besok (hari ini) kita akan belajar kependudukan di Palangkaraya,” pungkasnya.
Sementara itu, informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan koran ini menyebutkan, rombongan ke dua yang terdiri atas anggota komisi III dan IV akan bertolak menuju Manado, Sulawesi Utara (Sulut), sore ini.
“Besok sore (hari ini) kami akan berangkat ke Manado,” ujar seorang anggota komisi IV yang enggan namanya dikorankan. Seperti diketahui, sejak Januari hingga Agustus 2012, anggota dewan sudah melakukan 18 kali kunker.
“Kegemaran” mengadakan kunker itu sempat rehat akibat dewan sibuk membahas P-APBD 2012. Kini, setelah P-APBD didok Rabu (19/9), kunker anggota dewan kembali berlanjut. (Radar)
