radarbanyuwangi.jawapos.com – Polemik perbedaan hak dan fasilitas antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mencuat.
Meski sama-sama berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem penggajian dan jaminan masa tua keduanya berbeda cukup signifikan.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 telah menetapkan struktur gaji pokok PPPK yang mulai berlaku per 1 Agustus 2025.
Baca Juga: Cair Per 1 Agustus 2025! Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS Tiap Golongan
Dalam aturan tersebut, gaji PPPK disesuaikan berdasarkan golongan dan masa kerja.
Menariknya, di beberapa golongan, nominal gaji PPPK justru lebih tinggi ketimbang PNS dengan masa kerja serupa.
Berikut daftar rentang gaji pokok PPPK berdasarkan golongan:
- Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
- Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
- Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
- Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
- … hingga Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000
Kondisi ini membuat PPPK di beberapa level terlihat lebih ‘sejahtera’ dari sisi take home pay. Hal ini dikarenakan tidak adanya potongan iuran pensiun dalam slip gaji mereka.
Sementara itu, PNS harus rela sebagian penghasilannya dipotong setiap bulan untuk iuran pensiun, yang dikelola oleh PT Taspen (Persero).
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Tembus Rp 5 Juta, Honorer Bisa Beli HP Baru
Sebagai imbalannya, mereka akan menerima pensiun bulanan seumur hidup setelah purna tugas—sesuatu yang tidak dimiliki PPPK.
Skema Pensiun: Defined Benefit vs Defined Contribution
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS memiliki status sebagai pegawai tetap dengan hak atas pensiun yang dijamin negara.
Besaran pensiun ditentukan lewat formula khusus dan dibayar lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Page 2
Page 3
Sebaliknya, PPPK berstatus sebagai pegawai kontrak dengan masa kerja tertentu. Mereka tidak termasuk dalam peserta program pensiun Taspen.
Baca Juga: Gaji PNS dan PPPK Naik 8 Persen Mulai Agustus 2025, Ini Rincian Terbarunya
Sebagai gantinya, PPPK difasilitasi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) melalui BPJS Ketenagakerjaan, dengan skema defined contribution atau iuran pasti—besarnya tergantung jumlah iuran dan lama masa kerja.
Gaji Lebih Besar, Tapi…
Meski gaji pokok PPPK tampak lebih besar—apalagi tanpa potongan dana pensiun—keunggulan PNS tetap terlihat dari sisi tunjangan dan kepastian karier.
PNS berhak atas tunjangan keluarga, jabatan, kinerja, hingga kenaikan pangkat otomatis sesuai masa kerja dan penilaian kinerja.
Sementara itu, PPPK hanya memperoleh tunjangan tertentu sesuai isi perjanjian kerja. Tak ada jaminan kenaikan pangkat rutin, apalagi pensiun seumur hidup.
Baca Juga: Cek Rincian Gaji Pensiunan PNS Terbaru 2025, Termasuk Tunjangan yang Mulai Dicairkan
Selain itu, PPPK harus menanggung Pajak Penghasilan (PPh 21) sendiri, berbeda dari PNS yang sebagian pajaknya ditanggung pemerintah.
Pertimbangan bagi Calon ASN
Perbedaan ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi para pelamar ASN di tahun-tahun mendatang.
Mereka dihadapkan pada dua pilihan: stabilitas dan jaminan jangka panjang ala PNS, atau gaji lebih besar secara langsung sebagai PPPK namun minim fasilitas kepegawaian.
Baca Juga: Gaji Ekitike di Liverpool Bikin Geger: Lebih Tinggi dari Nunez dan Wirtz, Segini Besaran Nominalnya
Pemerintah pun berharap, dengan adanya kejelasan regulasi gaji PPPK, tidak ada lagi keraguan dari pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi maupun menempatkan ASN berbasis perjanjian kerja.
“Transparansi soal hak dan kewajiban masing-masing status ASN sangat penting, agar publik tidak keliru dalam menilai, dan pelamar tidak salah dalam memilih,” ujar sumber di Kementerian PAN-RB.
