radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah terus menggeber penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dengan target tuntas 100 persen dalam waktu dekat.
Hingga akhir Juli 2025, realisasi penyaluran bantuan untuk pekerja bergaji rendah itu telah mencapai 93,7 persen secara nasional.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (1/7).
“BSU ini bukti nyata negara hadir untuk para pekerja, khususnya yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 15,9 juta penerima, sebanyak 14,95 juta orang sudah menerima bantuan,” terang Menaker.
Program BSU tahun ini dimulai sejak Juni 2025, dengan alokasi anggaran Rp10,3 triliun dari APBN.
Setiap pekerja menerima Rp600 ribu untuk dua bulan (Juni–Juli), yang dibayarkan sekaligus. Bukan dari iuran BPJS, seluruh dana murni ditanggung negara.
Gibran: Gunakan untuk yang Produktif!
Yang mencuri perhatian dalam kegiatan ini adalah kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang secara langsung meninjau jalannya penyaluran dan memberi pesan keras kepada para penerima manfaat.
“Jangan dipakai untuk judi online (judol)! Kalau ketahuan, bantuannya bisa dicabut. Gunakan untuk beli sembako, kebutuhan sekolah anak, atau hal produktif lainnya,” tegas Gibran, disambut tepuk tangan para pekerja.
Ia juga menyoroti tantangan distribusi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), serta meminta dukungan aktif dari kepala daerah, BUMN, hingga kementerian untuk memastikan penyaluran 100 persen tercapai.
“Saya minta bantuan semua pihak, termasuk gubernur dan para dirut BUMN, agar warga yang berhak benar-benar menerima manfaatnya,” lanjut Gibran.
Pos Indonesia Lakukan Jemput Bola
Dalam kesempatan yang sama, Plt Dirut Pos Indonesia, Endy Abdurrahman, menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi pemerintah dengan segala daya.
“Semua cara kami lakukan. Dari panggilan langsung, pengumuman di radio, sampai menyisir ke daerah-daerah. Kami komit agar penyaluran BSU rampung 100 persen sebelum 6 Agustus 2025,” ujar Endy.
Page 2
Namun, ia mengakui masih ada kendala, seperti pekerja yang tinggal di pelosok, buruh musiman, hingga data identitas yang belum lengkap.
Meski begitu, tim lapangan Pos Indonesia tetap siaga menyisir lokasi-lokasi terdalam, bahkan sampai ke kebun dan laut.
NTB Jadi Percontohan: 93,8 Persen Tersalur
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam laporannya menyebut penyaluran BSU di NTB sudah melampaui rata-rata nasional, dengan capaian 93,8 persen atau 126.298 dari total 134.639 penerima. Di Kota Mataram sendiri, angkanya lebih tinggi lagi: 94,3 persen.
“Kami tetap jalankan strategi jemput bola, termasuk ke laut untuk nelayan dan ke kebun untuk buruh tani. Kantor pos juga buka hingga malam dan tetap melayani di akhir pekan,” jelas Indah.
Ia juga mengimbau pekerja yang merasa memenuhi syarat agar segera mengecek status mereka melalui kanal resmi Kemnaker, Pos Indonesia, atau BPJS Ketenagakerjaan.
Perusahaan Wajib Update Data!
Dukungan penting juga datang dari BPJS Ketenagakerjaan, yang menyebut keberhasilan BSU tak lepas dari keakuratan data yang diserahkan perusahaan.
“Kami minta perusahaan terus memperbarui data tenaga kerja. Ini penting untuk program BSU sekaligus memperluas perlindungan sosial secara menyeluruh,” ujar perwakilan direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Saat ini, cakupan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 39,5 juta orang, dan pemerintah menargetkan perlindungan sosial universal ke depannya.
Suara Penerima: “Uangnya Langsung Buat Sekolah Anak”
Sebanyak 200 pekerja penerima manfaat hadir dalam kegiatan Monev, dengan 150 orang menerima BSU melalui Kantor Pos dan 50 orang lewat transfer bank Himbara. Beberapa di antaranya juga memberikan testimoni langsung kepada Wapres Gibran.
“Alhamdulillah, bantuan BSU ini langsung saya pakai untuk beli perlengkapan sekolah anak saya,” ucap Dedi, buruh pabrik asal Lombok Timur.
Dengan progres yang terus melesat, pemerintah berharap penyaluran BSU bisa rampung 100 persen sebelum batas waktu yang ditentukan.
BSU menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan menunjukkan bahwa negara tidak abai terhadap nasib para pekerja di tengah tantangan ekonomi global. (*)
Page 3
radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah terus menggeber penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dengan target tuntas 100 persen dalam waktu dekat.
Hingga akhir Juli 2025, realisasi penyaluran bantuan untuk pekerja bergaji rendah itu telah mencapai 93,7 persen secara nasional.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (1/7).
“BSU ini bukti nyata negara hadir untuk para pekerja, khususnya yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari total 15,9 juta penerima, sebanyak 14,95 juta orang sudah menerima bantuan,” terang Menaker.
Program BSU tahun ini dimulai sejak Juni 2025, dengan alokasi anggaran Rp10,3 triliun dari APBN.
Setiap pekerja menerima Rp600 ribu untuk dua bulan (Juni–Juli), yang dibayarkan sekaligus. Bukan dari iuran BPJS, seluruh dana murni ditanggung negara.
Gibran: Gunakan untuk yang Produktif!
Yang mencuri perhatian dalam kegiatan ini adalah kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang secara langsung meninjau jalannya penyaluran dan memberi pesan keras kepada para penerima manfaat.
“Jangan dipakai untuk judi online (judol)! Kalau ketahuan, bantuannya bisa dicabut. Gunakan untuk beli sembako, kebutuhan sekolah anak, atau hal produktif lainnya,” tegas Gibran, disambut tepuk tangan para pekerja.
Ia juga menyoroti tantangan distribusi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), serta meminta dukungan aktif dari kepala daerah, BUMN, hingga kementerian untuk memastikan penyaluran 100 persen tercapai.
“Saya minta bantuan semua pihak, termasuk gubernur dan para dirut BUMN, agar warga yang berhak benar-benar menerima manfaatnya,” lanjut Gibran.
Pos Indonesia Lakukan Jemput Bola
Dalam kesempatan yang sama, Plt Dirut Pos Indonesia, Endy Abdurrahman, menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi pemerintah dengan segala daya.
“Semua cara kami lakukan. Dari panggilan langsung, pengumuman di radio, sampai menyisir ke daerah-daerah. Kami komit agar penyaluran BSU rampung 100 persen sebelum 6 Agustus 2025,” ujar Endy.
