BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi yang tahun lalu telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten inklusif yang mendukung pendidikan luar biasa masih kekurangan guru. Namun, saat ini baru tersedia 175 Guru Pembimbing Khusus (GPK) di beberapa sekolah di Banyuwangi.
Padahal, dibutuhkan minimal 1.025 guru yang memiliki kemampuan mendidik siswa inklusif. Saat ini seluruh sekolah di Banyuwangi tidak diperbolehkan menolak siswa anak berkebutuhan khusus (ABK), yang tentu harus diimbangi keberadaan para guru.
Dengan jumlah di atas, setidaknya dibutuhkan kurang-lebih 850 GPK yang disebar di seluruh sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Hamami menerangkan, banyak sekolah yang kerepotan ketika menerima murid ABK lantaran tidak memiliki GPK.
Sehingga, kesannya ada sekolah yang menghindar dan mengarahkan ABK ke sekolah rujukan. Oleh karena itu, pria yang menjadi ketua kelompok kerja pendidikan inklusif di Banyuwangi tersebut mengupayakan beberapa hal, salah satunya mendiklat beberapa guru di sekolah agar memiliki kemampuan mendidik ABK.
“Kita meminta guru yang mau mengikuti diklat. Tentu mereka yang berminat sesuai hati nurani, sabar, dan cinta anak-anak. Sementara ini karena dana kita terbatas. kita bekerja sama dengan BKD,” kata Hamami kemarin (14/11).
Ada beberapa stimulus yang dikeluarkan Dispendik bagi para guru yang mau menja di GPK. Yang pertama terkait insentif sebesar Rp 3 juta per tahun yang iambil dari APBD. Kemudian, ada penambahan enam jam per minggu bagi guru-guru tersebut.
Sehingga, mereka yang memiliki sertifikasi dan memerlukan target mengajar 24 jam selama satu minggu dapat memenuhi jam mengajar. “GPK yang ada adalah guru reguler yang kita diklat, sehingga jadi GPK, karena butuh dana dan waktu untuk merekrut guru baru,” terangnya.
Hamami mengatakan, Dispendik bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) untuk memperoleh GPK baru. Caranya, menambahkan dua semester bagi mahasiswa fakultas Ilmu Pendidikan agar memiliki kemampuan mengajar ABK. (radar)
