RADAR BANYUWANGI – Harapan masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, untuk menikmati akses jalan yang lebih baik tahun ini harus tertunda.
Pemkab Banyuwangi terpaksa menunda rencana pembangunan ruas jalan tersebut akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
Ruas jalan menuju Pantai Lampon itu menjadi salah satu dari sembilan ruas jalan yang urung dibangun tahun ini. Pembatalan ini merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 59 miliar yang sedianya digelontorkan kepada Pemkab Banyuwangi.
”Kami sudah menyiapkan segala kebutuhan teknis dan administratif untuk proyek ini. Namun, dengan dibatalkannya DAK, kami tidak memiliki opsi lain selain menunda rencana pembangunan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU-CKPP) Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono.
Pria yang karib disapa Yayan ini menambahkan, pembangunan sembilan ruas jalan tersebut sebenarnya merupakan salah satu prioritas utama Pemkab Banyuwangi tahun ini.
Proyek ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sembilan ruas jalan yang masuk dalam daftar prioritas tersebar di beberapa kecamatan strategis.
Beberapa di antaranya merupakan akses menuju destinasi wisata populer, kawasan pertanian produktif, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan mobilitas warga, percepatan distribusi hasil pertanian, serta pengembangan produk UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Banyuwangi.
”Di antara yang dibatalkan jalan di Pekulo, Sukomaju, Parijatah, Pantai Lampon, dan lain-lain. Padahal sudah ada pemenang (lelang, Red)-nya,” imbuh Yayan.
Pembatalan anggaran DAK ini disebutkan sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Namun, kebijakan ini dinilai berdampak signifikan terhadap rencana pembangunan di daerah, termasuk di Banyuwangi.
”Kami berharap ada sumber pendanaan lain untuk melanjutkan proyek tersebut. Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar pembangunan sembilan jalan itu tetap bisa terealisasi di masa mendatang,” pungkasnya. (fre/sgt/c1)
