Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia
Sosial  

Didorong Pendemo, Gerbang Utara DPRD Ambruk

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

didorongDidorong Pendemo dari Desa Grajagan

BANYUWANGI – Ratusan warga Desa Grajagan, Kecamatan Pur woharjo, mendatangi gedung DPRD Banyuwangi kemarin. Warga yang sebagian besar tinggal di sekitar Pantai Grajagan itu menuntut para wakil rakyat membantu menyelesaikan sengketa lahan yang sedang mereka hadapi. Warga Desa Grajagan itu tiba di gedung wakil rakyat sekitar pu kul 09.30. Rombongan warga yang menumpang tiga truk itu sempat tertahan di depan gedung DPRD.

Sebab, pintu gerbang ditutup rapat oleh anggota Satpol PP bersama petugas kepolisian. Merasa kecewa karena tidak
boleh masuk, warga yang sebagian sudah emosi itu terus merangsek masuk dengan cara mendorong pintu gerbang bagian utara. Akhirnya, ratusan warga itu berhasil masuk ke gedung dewan setelah pintu gerbang bagian utara tersebut ambruk.  “Kita tidak pernah anarkis, tapi kenapa pintu gerbang ditutup,” cetus koordinator warga, Khoirul Anam.

Namun, ambruknya pintu gerbang sisi utara kompleks DPRD Banyuwangi itu tidak berlangsung lama. Begitu roboh, dengan cepat petugas langsung memasang kembali pintu besi beroda kecil tersebut ke relnya. Anam mengaku, dirinya sudah beberapa kali menemui anggota DPRD agar membantu seng keta lahan di daerahnya yang kini diserobot Taman Nasional Alas Purwo (TNAP). “Kami sudah kirim surat, tapi tidak pernah dijawab,” katanya.

Menurut Anam, kedatangan warga kegedung DPRD tersebut agar difasilitasi bertemu pihak TNAP dan KPH Perhutani Banyuwangi Selatan. Dengan pertemuan nanti, diharapkan akan bisa menuntaskan konflik lahan di Desa Grajagan. “Kami siap menunjukkan bukti-bukti kepemilikan warga atas lahan pusaka itu,” cetusnya. Warga Desa Grajagan itu sempat kecewa dengan anggota dewan yang tidak lekas menemui  mereka. Bahkan, hing ga pukul 12.00 tidak satu pun wakil rakyat yang nongol di kantornya.

“Hari ini (kemarin) anggota dewan tidak ada yang datang,” cetus Sekretaris DPRD Banyuwangi H. Sudirman. Para anggota dewan, lanjut dia, sedang ada acara di daerah pemilihan (dapil) dan kegiatan lain. Sehingga, tidak ada yang bisa menemui warga Desa Grajagan itu. “Warga (Desa Grajagan) itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi anggota dewan tidak ada yang datang karena ada acara lain,” dalihnya.

Kekecewaan warga Desa Grajagan yang tidak bisa bertemu wakilnya itu terobati dengan kehadiran Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo. Di hadapan anggota FPDIP DPR RI itu, warga minta lahan warisan leluhurnya dikembalikan. “Nanti perwakilan warga bertemu saya, kita diskusikan,” cetus Arif Wibowo di hadapan warga Desa Grajagan. Kepada para wartawan, Arif Wibowo menyampaikan bahwa jumlah kasus lahan di Indonesia sangat besar.

Sampai saat ini ada 8.000 kasus sengketa tanah antara rakyat dan negara. “Sengketa antara rakyat dengan Perhutani ada 2.000 ka sus lebih,” ungkap anggota de wan itu. Sengketa lahan seperti yang dialami warga Desa Grajagan itu bisa diselesaikan. Sebab,  pemerintah tidak bisa mengklaim lahan itu miliknya. “Zaman Presiden Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) su dah diperintahkan lahan milik rakyat dikembalikan,” ung kapnya.

Diakui Arif, saat ini banyak tanah rakyat yang diklaim milik negara. Lahan yang sudah jelas milik rakyat diklaim sebagai aset negara. “Negara sering main klaim tanahnya rakyat. Itu kayak penjajah Belanda saja,” kecamnya. Arif berjanji sengketa lahan di Desa Grajagan itu akan dibawa ke DPR RI. Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil menteri terkait. “Semua sengketa lahan antara rakyat dan negara harus diselesaikan,” cetusnya. (radar)