sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Banyuwangi kembali menjadi daerah rujukan nasional. Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang sukses diterapkan sebagai wilayah percontohan kini akan diadopsi secara nasional.
Atas keberhasilan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diminta pemerintah pusat untuk berbagi strategi dan pengalaman di hadapan ratusan kepala daerah se-Indonesia.
Forum bergengsi tersebut digelar hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (4/12/2025). Kegiatan diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir langsung, seperti Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Hadir pula Sekjen Kemensos Robben Rico, pejabat dari Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta diikuti sekitar 900 peserta dari provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, baik daring maupun luring.
Baca Juga: Hasil FP1 F1 GP Abu Dhabi: Lando Norris Tercepat, Sesi Penuh Rookie dan Drama Teknis
Dilaporkan ke Presiden, Siap Nasional Oktober 2026
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Banyuwangi memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh pemerintah daerah agar pelaksanaan piloting program tahun 2026 berjalan optimal.
“Kami minta Bupati Banyuwangi berbagi pengalaman kepada daerah lain untuk mempersiapkan langkah-langkah implementasi,” ujar Tito.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa keberhasilan Banyuwangi telah dilaporkan langsung kepada Presiden.
“Selanjutnya akan dilaksanakan bertahap ke 32 daerah dan diterapkan nasional mulai Oktober 2026,” tegas Luhut.
Ia secara khusus memuji pola kerja Banyuwangi yang dinilai solid dan kolaboratif.
“Banyuwangi ini bagus, bekerja secara tim. Pendampingan ASN diterapkan sangat efektif. Saya harap seluruh daerah bisa mengikuti,” puji Luhut.
Baca Juga: Satpol PP Banyuwangi Ungkap Ciri-Ciri Rokok Ilegal, Sebar Edukasi Masyarakat soal Cukai
Jemput Bola Bantu Warga yang Kesulitan Digital
Dalam paparannya, Bupati Ipuk menjelaskan bahwa pelaksanaan digitalisasi bansos mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Page 2
“Kami jemput bola, turun langsung ke warga, terutama mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP,” beber Ipuk.
Banyuwangi mengerahkan ribuan agen perlindungan sosial (Perlinsos) digital dari berbagai unsur, mulai pendamping PKH, operator desa, TKSK, kader dasawisma, camat, hingga lurah.
“Banyak penerima bansos adalah lansia. Mereka harus dibantu agar tidak tertinggal dalam pelayanan digital,” jelas Ipuk.
Menurut Ipuk, digitalisasi bansos bukan sebatas mengejar angka pendaftar.
“Fokus utama kami bukan hanya kuantitas. Yang terpenting, warga yang membutuhkan dapat mendaftarkan diri,” tegasnya.
Baca Juga: Siswa MTsN 3 Banyuwangi Reyno Felix Altair Hidayat Raih Medali Perak di IJSO Rusia, Harumkan Nama Indonesia di Kancah Dunia
Target Terlampaui Berkat Kerja Cepat
Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico mengapresiasi Banyuwangi yang dianggap paling progresif dalam pelaksanaan pilot project Parlinsos Digital.
Pendaftaran yang dimulai 18 September hingga 15 Oktober 2025 tercatat mencapai 359 ribu orang, melampaui target awal 320 ribu.
“Banyuwangi menjadi contoh nyata bagaimana kerja cepat dan kolaborasi menghasilkan capaian optimal,” ucap Robben.
Banyuwangi Kembali Cetak Prestasi Level Nasional
Program ini merupakan salah satu keenam program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada sektor perlindungan sosial.
Keberhasilan Banyuwangi mengawal digitalisasi bansos mengukuhkan daerah ujung timur Jawa ini sebagai pionir transformasi digital pemerintahan.
Bupati Ipuk berharap pencapaian ini dapat mempercepat pelayanan publik yang lebih akurat dan tepat sasaran.
“Digitalisasi ini untuk memastikan bantuan diterima yang berhak. Tidak boleh ada lagi warga miskin yang tercecer,” pungkasnya. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Banyuwangi kembali menjadi daerah rujukan nasional. Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang sukses diterapkan sebagai wilayah percontohan kini akan diadopsi secara nasional.
Atas keberhasilan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diminta pemerintah pusat untuk berbagi strategi dan pengalaman di hadapan ratusan kepala daerah se-Indonesia.
Forum bergengsi tersebut digelar hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (4/12/2025). Kegiatan diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir langsung, seperti Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Hadir pula Sekjen Kemensos Robben Rico, pejabat dari Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait, serta diikuti sekitar 900 peserta dari provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, baik daring maupun luring.
Baca Juga: Hasil FP1 F1 GP Abu Dhabi: Lando Norris Tercepat, Sesi Penuh Rookie dan Drama Teknis
Dilaporkan ke Presiden, Siap Nasional Oktober 2026
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Banyuwangi memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh pemerintah daerah agar pelaksanaan piloting program tahun 2026 berjalan optimal.
“Kami minta Bupati Banyuwangi berbagi pengalaman kepada daerah lain untuk mempersiapkan langkah-langkah implementasi,” ujar Tito.
Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa keberhasilan Banyuwangi telah dilaporkan langsung kepada Presiden.
“Selanjutnya akan dilaksanakan bertahap ke 32 daerah dan diterapkan nasional mulai Oktober 2026,” tegas Luhut.
Ia secara khusus memuji pola kerja Banyuwangi yang dinilai solid dan kolaboratif.
“Banyuwangi ini bagus, bekerja secara tim. Pendampingan ASN diterapkan sangat efektif. Saya harap seluruh daerah bisa mengikuti,” puji Luhut.
Baca Juga: Satpol PP Banyuwangi Ungkap Ciri-Ciri Rokok Ilegal, Sebar Edukasi Masyarakat soal Cukai
Jemput Bola Bantu Warga yang Kesulitan Digital
Dalam paparannya, Bupati Ipuk menjelaskan bahwa pelaksanaan digitalisasi bansos mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
