BANYUWANGI – Luasnya areal lahan kritis di Banyuwangi yang saat ini mencapai 48.291 hektare (ha), menjadi atensi pemerintah pusat. Untuk itu, sejak 2010, pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Sampean, Bondowoso, menggalakkan program Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk membantu merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta penghijauan lingkungan di Bumi Blambangan.
Kemarin (30/5), Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Banyuwangi sebagai dinas teknis yang melaksanakan urusan pemkab di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, menggelar sosialisasi penetapan kelompok masyarakat KBR. Ada 53 kelompok masyarakat (pokmas) calon pengelola KBR yang hadir dalam sosialisasi yang digelar di Aula Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan tersebut. Hadir pula dalam kegiatan kemarin perwakilan BPDAS Sampean, Ir Achriman Amad, dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan Provinsi Jawa Timur (Jatim), Ir Budi Efiudin.
Dalam sambutannya, kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan, Ir Ikrori Hudanto yang diwakili sekretaris Djati Loekito mengatakan, adanya KBR yang tersebar di 53 titik dan masing- masing mengelola 40 ribu bibit itu diharapkan mampu menurunkan angka lahan kritis dan lahan kurang produktif di Banyuwangi. Disamping itu, imbuhnya, kegiatan KBR tersebut diharapkan menjadi wahana peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk membuat persemaian sendiri.
“Yang tidak kalah penting adalah peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya. Sosialisasi kemarin lantas dilanjutkan dengan pengukuhan calon pengelola KBR menjadi pengelola KBR tahun 2012. “Partisipasi masyarakat Banyuwangi untuk menanam jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna semakin meningkat. Kami berharap, kegiatan KBR ini dapat membantu memenuhi kebutuhan akan bibit tanaman tersebut,” pungkas Djati Loekito. (radar)
