TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Labuan Bajo tidak hanya fokus pada keindahan alamnya, tapi juga pada ketahanan pangannya. Menyadari pentingnya hal tersebut, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar Kick Off Meeting Rencana Aksi Penguatan Rantai Pasok Pangan di DPSP Labuan Bajo, Flores pada Rabu 13 Agustus 2025.
Pertemuan yang berlangsung di The Jayakarta Suites Komodo ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan pasokan pangan, terutama di tengah iklim yang panas dan tingginya biaya hidup. Tujuannya tak lain untuk menjaga ketersediaan, kualitas, dan stabilitas harga pangan demi mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.
Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Dwi Marhen Yono, menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian integral dari keberlanjutan pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, upaya ini tidak dapat dipisahkan dari peran BPOLBF yang tidak hanya mendorong promosi pariwisata, tapi juga mengelola kawasan strategis untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung.
“BPOLBF memiliki dua fungsi utama, yakni koordinasi dan promosi daya tarik wisata di wilayah Floratama (Flores, Alor, Lembata, dan Bima), serta fungsi otoritatif mengelola kawasan pariwisata seluas 400 hektar, dengan 129 hektar telah bersertifikat HPL. Kami berkomitmen mengembangkan lima hektar untuk agrowisata, sehingga pariwisata dan pangan berjalan beriringan,” ujar Marhen, Kamis, (14/8/2025).
“Kami juga mengapresiasi langkah KADIN Labuan Bajo yang akan mendatangkan asosiasi farming untuk benchmarking peternakan ayam petelur. Ini akan membantu pasokan telur bagi hotel dan restoran di Labuan Bajo”, tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Sahli, menegaskan pentingnya membentuk satgas Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) di Manggarai Barat sebagai manajemen risiko lintas sektor.
“Instruksi Presiden Nomor 9 harus diimplementasikan dengan koordinasi yang solid. Dinas Koperasi perlu memimpin, dibantu Asisten II dan Bappeda. Hasilnya akan diintegrasikan ke RPJMD, sehingga program ini berkelanjutan dan terukur”, jelas Sugeng.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa neraca pangan merupakan dasar tata kelola pangan dan siap berkoordinasi dengan dinas daerah. Bapanas tengah mengembangkan pola distribusi terintegrasi, memanfaatkan data jembatan timbang dari Kementerian Perhubungan. Dukungan akan diberikan untuk mobilisasi pasokan dari daerah surplus ke Manggarai Barat yang defisit.
Selain itu, Bapanas menawarkan bantuan percepatan penguatan Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang saat ini belum optimal, menjalankan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan menjajaki pembentukan BUMD pangan.
Lebih lanjut, turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Beni Jegambut selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dia mengingatkan pentingnya neraca pangan per komoditas.
“Setiap kabupaten wajib memiliki data neraca pangan yang jelas agar kita tahu potensi dan ketersediaan pangan. Ini penting untuk perencanaan distribusi yang tepat dan mengurangi risiko lonjakan harga”, ungkap Beni.
Sebagai tindak lanjut, peserta rapat akan melakukan kunjungan lapangan (site visit) ke Parapuar pada sore hari untuk melihat plot area yang akan dikembangkan menjadi agrowisata. BPOLBF optimis bahwa kolaborasi lintas sektor ini akan mewujudkan rantai pasok pangan yang kuat, mendukung ketahanan pangan, dan menopang pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo Flores.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pariwisata RI, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Badan Urusan Logistik (BULOG) Labuan Bajo, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Labuan Bajo. (*)
| Pewarta | : Syamsul Arifin |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
