DPRD Banyuwangi Dorong Legislasi Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, lembaga legislatif daerah ini menunjukkan arah baru dalam fungsi legislasi-yakni berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fokus itu tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, yang memuat 11 Raperda prioritas dengan penekanan kuat pada perlindungan sosial, ekonomi, hingga ketahanan pangan.

Langkah ini menjadi salah satu alasan DPRD Banyuwangi masuk dalam nominasi Anugerah Program Ekonomi Terpuji detikJatim Awards 2025 untuk kategori Prioritas Legislasi Berbasis Kesejahteraan Masyarakat.

Salah satu rancangan kebijakan yang tengah digodok adalah Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang bertujuan menjaga stabilitas pangan sekaligus melindungi ekonomi petani lokal dari alih fungsi lahan yang tak terkendali. Upaya ini dipandang penting di tengah tantangan ketahanan pangan nasional.

Selain itu, DPRD juga memprioritaskan Raperda Perlindungan Pekerja Migran Asal Banyuwangi, guna memberi perlindungan hukum dan sosial bagi ribuan warga Banyuwangi yang bekerja di luar negeri.

Komitmen terhadap kesejahteraan juga tampak pada Raperda Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten.

Tidak hanya berhenti di sektor sosial, DPRD Banyuwangi bersama Pemerintah Kabupaten juga mempersiapkan Raperda Rencana Pembangunan Industri 2025-2045 sebagai peta jalan jangka panjang.

Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor, memperkuat hilirisasi industri, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Komitmen sosial DPRD tampak jelas dalam arah kebijakan tersebut, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah bersama DPRD terus mendorong pelatihan SDM bekerja sama dengan dunia pendidikan dan industri, agar warga Banyuwangi tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

Langkah-langkah itu menunjukkan bahwa fungsi legislasi di bawah kepemimpinan I Made Cahyana Negara tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen nyata dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Dengan pendekatan yang partisipatif dan berorientasi kesejahteraan, Banyuwangi memperlihatkan bagaimana sebuah parlemen daerah dapat bertransformasi menjadi penggerak perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Jangan lewatkan! detikJatim akan kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025, ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur.

Tahun ini, pemberian penghargaan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu 5 November 2025. Anugerah detikJatim Awards 2025 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta.

Seleksi penerima dilakukan melalui tahapan khusus oleh dewan redaksi detikcom dan detikJatim, dengan memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat, dan keaktifan di bidang masing-masing.

(irb/hil)