TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB sebagai bentuk dukungan terhadap rencana uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Banyuwangi telah ditunjuk sebagai pilot project atau daerah percontohan untuk proyek ini di tingkat nasional.
Ketua Komisi II, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menyatakan bahwa rapat ini adalah wujud apresiasi dan dukungan penuh DPRD. Selain itu, sebagai wakil rakyat, pihaknya juga ingin memastikan kesiapan pelaksanaan proyek ini, mulai dari infrastruktur digital, literasi digital masyarakat, hingga keakuratan data penerima bansos.
“Komisi II memberikan apresiasi dan dukungan atas penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos. Harapan kami, proyek ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Emy, Selasa (9/9/2025).
Menurut politisi dari Partai Demokrat ini, digitalisasi bansos adalah langkah krusial untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran. Proyek ini juga dirancang untuk memangkas prosedur administrasi yang panjang.
“Aplikasi digitalisasi bansos ini dibuat untuk memudahkan pendaftaran secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan berbagai data kementerian,” jelasnya.
Emy menambahkan, melalui sistem digital, verifikasi data lintas lembaga bisa dilakukan secara otomatis, mengurangi subjektivitas, dan memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam usulan serta sanggahan data penerima.
Menanggapi kekhawatiran terkait akses digital, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB, Henik Setyorini, menjelaskan bahwa beberapa kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Dalam Negeri, sedang melatih para pendamping PKH dan TKSK. Mereka akan berperan sebagai agen digitalisasi bansos yang membantu masyarakat.
“Mayoritas penerima manfaat tidak punya ponsel yang memadai. Jadi, teman-teman agen ini yang akan membantu mendaftarkan warga yang berhak menerima bansos,” kata Henik.
Henik juga menyoroti keunggulan sistem ini yang dapat memverifikasi data penerima secara biometrik, terhubung langsung dengan berbagai instansi seperti Kementerian ATR/BPN, BPJS Ketenagakerjaan, rekening bank, dan Samsat.
“Sistem ini bisa menolak atau mengakomodasi warga yang layak, sehingga tidak ada lagi manipulasi data,” tegasnya.
Sebelum uji coba dimulai, akan ada penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat di Banyuwangi. Henik menambahkan, saat ini simulasi belum bisa dilakukan karena proyek masih dalam proses.
Untuk mendukung program ini, Banyuwangi juga telah menyiapkan inovasi Banyuwangi One ID, sebuah sistem yang dapat mengakses berbagai layanan berbasis NIK melalui aplikasi Smart Kampung. Inovasi ini akan menjadi fondasi penting bagi suksesnya digitalisasi bansos. (*)
| Pewarta | : Fazar Dimas Priyatna |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
