Desak Terbitkan SK Pimpinan Dewan
BANYUWANGI – Para anggota DPRD Banyuwangi meradang. Gara-gara rekomendasi calon pimpinan dewan asal Partai Demokrat (PD) belum turun dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang Bintang Mercy Merah Putih tersebut, para wakil rakyat Bumi Blambangan akan bertandang ke Pemprov Jatim hari ini (7/10). Para anggota DPRD akan mendatangi lamar Pempim Jatim untuk mendesak Gubernur Sukarwo menerbitkan Surat Keputusan (SK) pimpinan definitif DPRD Banyuwangi. Ada dua alternatif yang diminta.
Pertama SK pimpinan definitif dewan di terbitkan dengan mengakomodasi pimpinan dari unsur PD. Alternatif kedua, gubernur diminta menerbitkan SK pimpinan dewan tanpa unsur PD. SK pimpinan asal PD bisa di usulkan jika rekomendasi dari DPP PD Sudah terbit. langkah mendatangi kantor Pemprov Jatim itu diputuskan dalam rapat pimpinan fraksi bersama pimpinan sementara dataran kemarin (6/10). Semua pimpinan fraksi di DPRD hadir dalam rapat yang digelar di ruang pimpinan sementara DPRD itu.
Fraksi PDIP menghadirkan tiga utama, yakni Sugirah (ketua fraksi), I Made Cahyana Negara (calon ketua DPRD), dan Ficky Septalinda (pimpinan sementara dewan). Dari Fraksi PKB tampak hadir ketua fraksi Khusnan Abadi dan Joni Subagio yang juga menjabat pimpinan sementara DPRD sekaligus calon Wakil ketua dewan. Dari Fraksi Golkar hadir Ismoko yang merupakan ketua fraksi sekaligus calon wakil ketua DPRD dan Marifatul Kamila. Peserta rapat dari Fraksi Gcrindta Sejahtera (Gasa) juga dua orang, yakni Naufal Badri (ketua fraksi) dan Eko Susilo Nurhidayat (wakil ketua fraksi).
Selain itu, rapatjuga dihadiri para anggota Fraksi Hanura-NasDem, masing-masing Basuki Rachmad (ketua fraksi) serta Punjul Ismuwardoyo dan Ariasrnhan (anggota), Dari Fraksi PPP hadir ketua fraksi Syamsul Arifin dan Basir. Fraksi PD juga mengirim “utusan” untuk hadir dalam rapat tersebut, yakni Wendriwanto alias Wewe (ketua fraksi) dan calon wakil ketua dewan yang direkomendasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Jatim, Sri Utami Faktuningsih. Dikonfirmasi usai mengikuti rapat.
Joni Subagio mengatakan, ada se-jumlah hal yang dibahas dalam rapat pimpinan fraksi dan pimpinan sementara dewan kemarin. Salah satunya membahas keterlambatan mainnya SK pimpinan definitif dewan dari gubernur. “Seperti yang kita ketahui, keterlambatan turunnya SK itu lantaran gubernur meminta rekomendasi dari DPP PD tentang alien yang diajukan menempati posisi pimpinan definitif dewan. Sampai saat ini (kemana) SKDPP PD itu belum turun,” ujarnya.
Karena rekomendasi DPP PD belum turun,” kata Joni, berdasar kesepakatan rapat, DPRD Banyuwangi mengutus pimpinan fraksi dan pimpinan sementara dewan ke kantor Pemprov Jatim untuk menemui Gubernur Soekarwo. “Utusan DPRD berangkat nanti malam (tadi malam). Kami ingin tahu persoalannya, sehingga SK pimpinan definitif dewan belum terbit. Sebab, deadline yang kita berikan kepada DPC PD untuk melengkapi rekomendasi DPP, yakni sampai jumat (3/10), sudah terlampaui,” cetus ketua DPC PKB Banyuwangi tersebut.
Bulan hanya bertanya, imbuh Joni, berdasar hasil rapat kemarin, utusan DPRD Banyuwangi juga akan mendesak gubernur menerbitkan SK pimpinan definitif dewan. Para anggota dewan asal Bumi Blambangan itu meminta SK segera diterbitkan, baik ada unsur pimpinan dari PD maupun tidak Joni menegaskan, permintaan agar gubernur segera menerbitkan SK pimpinan definitif DPRD Banyuwangi itu bukan didasari suka atau tidak suka terhadap PD. “ini demi masyarakat Banyuwangi. Tugas dewan terbengkalai lantaran belum memiliki pimpinan definitif, tata-tertib dewan belum bisa disahkan. Permintaan hearing juga belum kita tanggapi karena kita belum memiliki komisi dan alat kelengkapan lain.
Pembahasan KUA- PPAS yang merupakan cikal-bakal APBD juga belum bisa kita lakukan. Kalau dipaksakan, tidak ada payung hukumnya,” bebernya. Pernyataan senada dilontarkan Naufal Badri. Ketua fraksi yang sekaligus ketua DPC Gerindra Banyuwangi itu mengaku nyaris kehilangan kesabaran akibat keterlambatan pengesahan pimpinan definitif dewan tersebut. “Kalau dewan tidak segera bekerja, otomatis pembangunan di Banyuwangi akan terhambat. Ujuug-ujungnya rakyat yang dirugikan,” sesalnya. Naufal menambahkan, para utusan DPRD Banyuwangi akan bertanya kepada gubernur penyebab belum turunnya SK pimpinan definitif dewan. “Kita juga: akan memaksa gubernur segera menerbitkan SK tersebut,” kata rlia.(radar)
