Dewan Apresiasi SPM Online
BANYUWANGI – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2016 di tingkat Badan Anggaran (Banggar), berhasil dirampungkan Jumat (31/3) pekan lalu. Selanjutnya, DPRD sedang merumuskan rekomendasi terhadap LKPj yang disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas.
Rekomendasi DPRD yang akan diputuskan dalam rapat paripurna itu berisi sejumlah catatan terhadap kinerja bupati selama tahun 2016. Untuk merumuskan rekomendasi itu, Banggar sudah melakukan kajian terhadap laporan hasil pembahasan komisi-komisi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) menjadi sorotan dalam pembahasan di tingkat Banggar. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah akurasi data kependudukan. Dispendukcapil diminta meningkatkan akurasi data kependudukan. Sebab, data kependudukan yang tidak akurat akan berdampak terhadap beberapa sektor yang lain. Termasuk soal pemberian bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin).
“Angka kemiskinan di Banyuwangi turun menjadi 9,2 persen. Tetapi informasi yang kami terima, alokasi raskin untuk Banyuwangi tidak turun, malah bertambah,” ujar Wakil Ketua DPRD Ismoko. Mestinya, lanjut Ismoko, jika jumlah penduduk miskin berkurang, maka secara otomatis jatah alokasi raskin juga ikut turun. Tapi yang terjadi, jatah raskin malah meningkat.
“Untuk memastikan mana yang benar, maka datanya harus akurat. Jumlah warga miskin yang tidak ada penurunan, atau data raskin yang tidak sambung dengan kondisi riil di lapangan,” cetusnya. Banggar mengapresiasi sejumlah capaian positif Dispendukcapil. Berdasar laporan Komisi I, kinerja Dispendukcapil selama 2016 cukup bagus karena sudah berhasil menghilangkan biro jasa yang beroperasi di sana.
“Masyarakat datang sendiri, diberi nomor antrean untuk mendapat layanan kependudukan,” ujarnya. Meski demikian, kalangan dewan tidak menutup mata terkait terhambatnya pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Namun, hambatan layanan KTP-el itu bukan disebabkan kebijakan Dispendukcapil Banyuwangi, tetapi akibat kelangkaan blangko yang disediakan pemerintah pusat.
Sektor lain yang mendapat nilai plus dari DPRD adalah bidang kesehatan. Menurut Ismoko, mengacu hasil pembahasan Komisi I, kinerja bidang kesehatan cukup moncer selama 2016. “Mengacu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), ada hal di bidang kesehatan yang berhasil melampaui target,” kata politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Aspek pertama adalah keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Akses masyarakat ke padalayanan kesehatan semakin mudah. “Di setiap kecamatan telah ada Puskesmas. Selain itu, ada pula pusat kesehatan pembantu (pustu) di tingkat desa atau kelurahan,” kata dia.
Aspek pembiayaan layanan kesehatan juga semakin baik. Selain melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan jaminan kesehatan nasional (JKN) dari pemerintah RI, Pemkab juga memberikan ban tuan pembiayaan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Surat Pernyataan Miskin (SPM).
“Bahkan pengurusan SPM bisa dilakukan secara online. Ini sangat memudahkan masyarakat,” tuturnya. (radar)
