sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah bakal menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) digital di Banyuwangi, Jawa Timur, mulai bulan September 2025 ini.
Skema anyar ini diklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp14 triliun per tahun sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai langkah digitalisasi ini merupakan lompatan penting dalam memperkuat perlindungan sosial di Indonesia.
Baca Juga: Tumbang di Kandang Slovakia, Perjalanan Jerman ke Piala Dunia 2026 Terancam
Menurutnya, mekanisme digital berpotensi memangkas biaya administrasi, mempercepat distribusi, dan meningkatkan transparansi.
“Digitalisasi bukan hal baru. Kita sudah mengenal Kartu Perlindungan Sosial hingga Bantuan Pangan Non-Tunai. Harapannya, uji coba 2025 bisa menyempurnakan kekurangan di masa lalu,” ujar Wisnu, Kamis (4/9).
Meski begitu, ia mengingatkan uji coba di Banyuwangi belum bisa dijadikan tolok ukur nasional.
Baca Juga: Terobosan Baru! Kemensos Uji Coba Bansos Digital di Banyuwangi, Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
Banyuwangi dinilai memiliki infrastruktur digital lebih baik dibandingkan wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
“Keberhasilan di Banyuwangi tidak otomatis mencerminkan kesiapan Indonesia secara keseluruhan,” tegas Wisnu seperti dilansir laman resmi UGM, Kamis, 4 September 2025.
Wisnu menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah.
Mulai kesenjangan akses internet di daerah 3T, rendahnya literasi digital kelompok miskin, ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga potensi eksklusi akibat verifikasi biometrik.
Baca Juga: Segera Cek! Daftar Bansos Oktober 2025 Tahap 4 Cair Rp600 Ribu hingga Rp2,7 Juta
“Kalau tidak diantisipasi, digitalisasi justru bisa menyulitkan mereka yang seharusnya menerima,” ucapnya.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah bakal menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) digital di Banyuwangi, Jawa Timur, mulai bulan September 2025 ini.
Skema anyar ini diklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp14 triliun per tahun sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai langkah digitalisasi ini merupakan lompatan penting dalam memperkuat perlindungan sosial di Indonesia.
Baca Juga: Tumbang di Kandang Slovakia, Perjalanan Jerman ke Piala Dunia 2026 Terancam
Menurutnya, mekanisme digital berpotensi memangkas biaya administrasi, mempercepat distribusi, dan meningkatkan transparansi.
“Digitalisasi bukan hal baru. Kita sudah mengenal Kartu Perlindungan Sosial hingga Bantuan Pangan Non-Tunai. Harapannya, uji coba 2025 bisa menyempurnakan kekurangan di masa lalu,” ujar Wisnu, Kamis (4/9).
Meski begitu, ia mengingatkan uji coba di Banyuwangi belum bisa dijadikan tolok ukur nasional.
Baca Juga: Terobosan Baru! Kemensos Uji Coba Bansos Digital di Banyuwangi, Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
Banyuwangi dinilai memiliki infrastruktur digital lebih baik dibandingkan wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
“Keberhasilan di Banyuwangi tidak otomatis mencerminkan kesiapan Indonesia secara keseluruhan,” tegas Wisnu seperti dilansir laman resmi UGM, Kamis, 4 September 2025.
Wisnu menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah.
Mulai kesenjangan akses internet di daerah 3T, rendahnya literasi digital kelompok miskin, ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga potensi eksklusi akibat verifikasi biometrik.
Baca Juga: Segera Cek! Daftar Bansos Oktober 2025 Tahap 4 Cair Rp600 Ribu hingga Rp2,7 Juta
“Kalau tidak diantisipasi, digitalisasi justru bisa menyulitkan mereka yang seharusnya menerima,” ucapnya.
