radarbanyuwangi.jawapos.com – Fenomena baru muncul dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, semakin banyak masyarakat yang dengan sadar menolak bansos karena merasa sudah tidak berhak menerima.
“Dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8).
Baca Juga: Luhut Klaim Digitalisasi Bansos Hemat Rp400 Triliun, 34 Juta Orang Bisa Keluar dari Kemiskinan!
Menurutnya, hal ini menjadi tanda positif bahwa partisipasi publik mulai tumbuh dalam proses distribusi bansos.
Selama ini, peran masyarakat dianggap pasif, sementara pemerintah yang dominan menentukan siapa berhak menerima.
Dengan sistem digitalisasi perlindungan sosial yang tengah digarap Komite Reformasi Digital Pemerintah, masyarakat kini bisa lebih aktif mengajukan, memperbarui, atau bahkan menolak pencatatan sebagai penerima bansos.
Baca Juga: Banyuwangi Jadi Pilot Project Bansos Digital Nasional, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir!
“Lewat sistem ini, siapapun boleh mengajukan. Tetapi sistem berbasis digital yang akan memilih, bukan lagi orang. Jadi transparan dan lebih adil,” jelas Gus Ipul.
Ia optimistis, jika gerakan menolak bansos bagi yang merasa tidak berhak semakin meluas, maka akurasi data akan meningkat dan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya transformasi digital berbasis artificial intelligence (AI).
Baca Juga: September 2025 Hujan Bansos! 7 Bantuan Cair, Satu Keluarga Bisa Dapat 4 Sekaligus
Menurutnya, sistem digital ini akan memudahkan Presiden dalam mengambil keputusan berbasis data.
“Misalnya untuk program makan bergizi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, dan apa kekurangannya. Jadi keputusan presiden bisa tepat sasaran,” kata Luhut.
Page 2
Rabu, 27 Agustus 2025 | 07:39 WIB
Page 3
radarbanyuwangi.jawapos.com – Fenomena baru muncul dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, semakin banyak masyarakat yang dengan sadar menolak bansos karena merasa sudah tidak berhak menerima.
“Dapat saya laporkan, banyak masyarakat yang sudah mulai menolak bansos. Karena mereka merasa tidak berhak lagi untuk menerima,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8).
Baca Juga: Luhut Klaim Digitalisasi Bansos Hemat Rp400 Triliun, 34 Juta Orang Bisa Keluar dari Kemiskinan!
Menurutnya, hal ini menjadi tanda positif bahwa partisipasi publik mulai tumbuh dalam proses distribusi bansos.
Selama ini, peran masyarakat dianggap pasif, sementara pemerintah yang dominan menentukan siapa berhak menerima.
Dengan sistem digitalisasi perlindungan sosial yang tengah digarap Komite Reformasi Digital Pemerintah, masyarakat kini bisa lebih aktif mengajukan, memperbarui, atau bahkan menolak pencatatan sebagai penerima bansos.
Baca Juga: Banyuwangi Jadi Pilot Project Bansos Digital Nasional, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir!
“Lewat sistem ini, siapapun boleh mengajukan. Tetapi sistem berbasis digital yang akan memilih, bukan lagi orang. Jadi transparan dan lebih adil,” jelas Gus Ipul.
Ia optimistis, jika gerakan menolak bansos bagi yang merasa tidak berhak semakin meluas, maka akurasi data akan meningkat dan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya transformasi digital berbasis artificial intelligence (AI).
Baca Juga: September 2025 Hujan Bansos! 7 Bantuan Cair, Satu Keluarga Bisa Dapat 4 Sekaligus
Menurutnya, sistem digital ini akan memudahkan Presiden dalam mengambil keputusan berbasis data.
“Misalnya untuk program makan bergizi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, dan apa kekurangannya. Jadi keputusan presiden bisa tepat sasaran,” kata Luhut.
