PURWOHARJO, Jawa Pos Radar Genteng – Tingginya harga kedelai ditambah daya beli masyarakat yang masih rendah, membuat prajin tahu ketar-ketir. Mereka terancam bangkrut karena biaya operasional yang tinggi.
Saat ini pendapatan perajin tahu menurun, dan masih harus membayar pekerja yang membantunya. Itu membuat hasilnya pas-pasan. “Harga kedelai sempat tinggi, padahal itu bahan baku utama,” cetus salah satu prajin tahu Ani Nur Dian, 30, asal Dusun Curah Palung, Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi.
Menurut Ani, harga kedelai itu sempat mencapai Rp 14 ribu per kilogramnya. Harga itu, kini telah turun menjadi Rp 12 ribu per kilogram. Meski sudah turun, harga kedelai itu dianggap masih cukup berat untuk biaya operasionalnya. “Masih memberatkan, karena harus memberi upah sepuluh orang,” tuturnya.
Daya beli masyarakat, lanjut Ani, saat ini juga belum meningkat. Itu terlihat dari masih kecilnya hasil penjualan tahunya. Dalam sehari, tahu miliknya hanya laku satu sampai dua kuintal saja. “Masih rendah,” katanya kepada Jawa Pos Radar Genteng.
Meski demikian, Ani mengaku optimistis daya beli masyarakat bakal meningkat mendekati bulan suci Ramadan. “Biasanya kalau menjelang bulan puasa itu bisa laku sampai lima kuintal,” ungkapnya.
Ani berharap, ada dukungan pemerintah untuk stabilisasi bahan baku tahu, yaitu kedelai. Sehingga, industri rumahan miliknya bisa bertahan. “Kami berharap pemerintah bisa hadir dan ikut membantu usaha rumahan ini,” katanya.
Pimpinan Cabang Bulog Banyuwangi, Harisun mengungkapkan, para perajin tahu dapat memanfaatkan subsidi harga kedelai yang disediakan pemerintah melalui Bulog. “Kami siap memberikan subsidi harga bagi perajin tahu sebesar Rp 1.000 per kilogram,” ujarnya.
Harisun menyampaikan Bulog berperan sebagai perantara, yaitu dengan membeli kedelai dari produsen sesuai harga pasar. “Kedelai tersebut akan dijual kembali ke perajin yang membutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau, selisih Rp 1.000 dari harga pasar,” terangnya.
Pejin yang tergabung dalam suatu kelompok, seperti paguyuban atau organisasi, jelas dia, dapat mengajukan subsidi kedelai ke Bulog. Hanya saja, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perajin, seperti legalitas formal. Bila belum memenuhi persyaratan legalitas, harus ada surat rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop-UMP). “Sambil mengurus legalitas, bisa menggunakan surat rekomendasi,” kata Harisun.
Masih menurut Harisun, Bulog tidak dapat mengeluarkan subsidi untuk perajin apabila persyaratan legalitas belum terpenuhi. “Ada bentuk pertanggungjawaban dari Bulog yang diaudit oleh BPK terkait pemberian subsidi kepada para perajin,” dalihnya.
Hingga saat ini, lanjut dia, Bulog Banyuwangi belum menerima pengajuan subsidi dari kelompok perajin tahu di Banyuwangi. “Sudah kami sampaikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan), Bulog siap memberikan subsidi asal persyaratannya terpenuhi,” ungkapnya.(gas/abi)
