BANYUWANGI – Buruknya bantuan beras kepada masyarakat dipersoalkan oleh Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Banyuwangi. Pasalnya, buruknya beras yang dibagikan sampai tidak layak untuk dikonsumsi.
“Mohon maaf, sampai sampai, karena jeleknya Rastra sehingga tidak layak konsumsi tersebut, akhirnya kendati diterima, di lapangan mereka jadikan pakan ayam dan itik,” seru Ketua HKTI Safuan usai mengkuti Lokakarya Nasional ‘Data Produksi Beras’ yang dilaksanakan Forum Masyarakat Statistik (FMS) di ruang Ijen Hotel Santika Banyuwangi, Selasa siang (10/4/18) .
Kata Safuan, seharusnya pendataan produksi beras tersebut harus diimbangi dengan pendataan kualitas beras.
“Supaya masyarakat tidak lagi menjadi korban. Karena setiap kali penggelontoran Rastra, selalu tidak layak konsumsi. Entah itu berasnya bau apek, ada kutunya, kekuning kuningan dan banyak menirnya hingga warnanya sudah semi hitam terlihat bulug,” papar Safuan yang juga mantan anggota ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi.
Menanggapi penyampaian ketua HKTI Banyuwangi itu, Prof. Dr. Bustanul Arifin menyatakan, bahwa kedepan pendistribusian Rastra bakal dibatasi dan pelan-pelan tandon beras di bulog juga menipis. Kenapa ? Lanjut Bustanul Arifin, karena propgram Presiden Joko Widodo akan mengganti subsidi atau bantuan dalam bentuk tunai.
“Di beberapa daerah sudah dimulai, dan secara gradual serta berproses, bulog tandon berasnya menipis. Otomatis beras yang akan digelontor kepada masyarakat melalui Bansos Rastra akan lebih baik,” bebernya.
Bustanul optimistis, kedepan harapan ketua HKTI Banyuwangi maupun masyarakat secara keseluruhan akan terpenuhi.
“Tergantung kebijakan Presiden Jokowi, kapan akan secara merata penggantian bansos rastra ini diganti dengan bantuan tunai. Sehingga menjamin masyarakat akan memilih membeli beras yang layak konsumsi. Bahkan, bulog sendiri nantinya akan berkompetisi dengan swalayan swalayan yang ada untuk penjualan beras dengan mengkedepankan kualitas beras itu sendiri,” tandas Bustanul Arifin.
Dalam lokakarya itu, Bustanul menyatakan akan berkontribusi pada data produksi beras dengan tujuan membahas secara sistematis dimensi kualitas data beras yang mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional.
“Sehubungan dengan hal itulah, FMS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Universitas Jember (Unej) membahas secara sistematis permasalahan dimaksud dalam suatu Lokakarya Nasional ‘Data Produksi Beras’ yang kita gelar hari ini,” papar Arifin.
