Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Iklan Lari ke Medsos, Ketua Dewan Pers Bongkar Biang PHK Perusahaan Media – Radar Banyuwangi

iklan-lari-ke-medsos,-ketua-dewan-pers-bongkar-biang-phk-perusahaan-media-–-radar-banyuwangi
Iklan Lari ke Medsos, Ketua Dewan Pers Bongkar Biang PHK Perusahaan Media – Radar Banyuwangi

sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai perusahaan media konvensional di Indonesia dinilai tidak dapat dilepaskan dari dominasi platform digital global.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa pergeseran belanja iklan menjadi faktor utama melemahnya fondasi ekonomi media arus utama.

Pernyataan tersebut disampaikan Komaruddin di sela-sela Konvensi Nasional Media Massa yang menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Acara ini digelar di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Minggu lalu dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan industri pers nasional.

Menurut Komaruddin, iklan yang selama puluhan tahun menjadi “amunisi” utama media cetak dan penyiaran kini tidak lagi berpihak pada media konvensional.

Arus pendapatan tersebut berpindah ke media sosial dan platform berbagi video global.

“Sekarang ini semua media tradisional mengalami PHK karena pendapatannya menurun. Dari mana income-nya? Dari iklan. Iklan larinya ke medsos,” ujar Komaruddin secara lugas, dikutip Antara, Minggu (8/2/2026).

Kondisi ini, lanjutnya, menciptakan ketimpangan serius dalam ekosistem bisnis media.

Platform global dinilai memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang jauh lebih besar, sementara media nasional harus menanggung biaya produksi jurnalistik dan tanggung jawab publik yang tinggi.

Dewan Pers pun berharap pemerintah segera mengambil peran strategis melalui regulasi yang adil dan berimbang.

Regulasi tersebut dinilai penting untuk membatasi hegemoni platform digital global sekaligus melindungi keberlangsungan media arus utama di dalam negeri.

“Kalau pemerintah tidak ikut menciptakan keadilan, media mainstream itu kemudian mengalami kekurangan pendapatan dan akhirnya PHK,” kata Komaruddin.

Ia menekankan bahwa keberlangsungan media bukan semata persoalan bisnis, melainkan juga menyangkut kualitas demokrasi dan hak publik atas informasi yang akurat.

Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, media nasional dikhawatirkan akan terus tergerus, baik secara ekonomi maupun peran strategisnya di tengah masyarakat.