Banyuwangi – Suara perempuan kembali menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan arah pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar forum Rembuk Perempuan sebagai ruang aspirasi yang khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan.
“Rembuk Perempuan”. Forum ini digelar guna menyerap aspirasi kaum perempuan sebagai acuan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan.
Rembuk Perempuan berlangsung di aula Minak Jinggo Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (29/9/2025). Sebanyak 55 orang peserta perempuan berasal perwakilan berbagai organisasi seperti Fatayat dan Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiyah (Muhammadiyah), Wanita Bamag, Perkumpulan Perempuan Katholik Banyuwangi, Perkumpulan Wanita Budha, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Banyuwangi, Kader Posyandu, akademisi dan aktivis perempuan.
Dalam rembuk ini berbagai permasalahan terkait perempuan dibahas untuk dicarikan solusinya dan diimplementasikan dalam program pembangunan. Bupati Ipuk mengatakan Rembuk Perempuan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena menggali berbagai permasalahan, potensi hingga prioritas kebutuhan para perempuan.
“Kaum perempuan merupakan bagian penting dalam berjalannya proses pembangunan di Banyuwangi, bahkan perempuan memiliki peran besar di banyak sektor mulai UMKM, bidang pendidikan dan kesehatan. Karenanya kami berkomitmen untuk mengakomodir sesuai dengan skala prioritas,” kata Bupati Ipuk.
“Kami berharap pertemuan ini serta hasil rekomendasi yang telah disampaikan akan membuat perempuan Banyuwangi semakin maju dan berdaya,” imbuhnya.
Ada empat isu yang dikelompokkan dalam empat kluster, yakni literasi keuangan, kekerasan perempuan dan pernikahan dini, pengasuhan keluarga serta partisipasi perempuan dalam politik.
Dari sisi literasi keuangan dan kewirausahaan sejumlah masalah diangkat seperti pelatihan literasi keuangan yang masih belum menjangkau perempuan secara luas dan masih terbatasnya pelatihan marketing untuk perempuan.
“Kami memberikan rekomendasi agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) bisa menyiapkan pelatihan dan fasilitator di desa-desa untuk pengembangan literasi keuangan, juga pelatihan marketing dan akses modal, serta pelatihan manajemen usaha untuk para perempuan,” ujar Eko Setyowati, perwakilan Perempuan Budha yang menjadi juru bicara di forum tersebut.
Rekomendasi juga disampaikan untuk penguatan pengasuhan keluarga dengan mengoptimalkan fungsi Rumah Desa Sehat (RDS), advokasi kebijakan dan anggaran di desa untuk program pengasuhan dan parenting serta penguatan desa ramah perempuan dan anak (DRPA).
Forum juga mendorong terbitnya Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, sosialisasi kesetaraan gender hingga dukungan kebijakan desa terkait perlindungan perempuan dan anak.
Adapun terkait keterwakilan politik, forum menyoroti rendahnya partisipasi perempuan di tingkat desa maupun kabupaten. Rekomendasi yang diajukan antara lain pendidikan politik untuk perempuan, pengarusutamaan gender dalam kebijakan desa, hingga pendampingan bagi calon pemimpin perempuan agar keberanian mereka tampil di ruang publik semakin meningkat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, memastikan bahwa seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti. “Setiap poin rekomendasi akan kami analisa secara detail dan secara bertahap dimasukkan dalam rencana pembangunan,” jelasnya.
Melalui Rembuk Perempuan, pemerintah daerah berharap aspirasi lintas kelompok perempuan dapat terintegrasi dalam kebijakan yang lebih inklusif. “Ini bukan hanya forum diskusi, melainkan langkah konkret agar pembangunan di Banyuwangi benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakatnya,” pungkas Suyanto. (Q’Nin/JN)
