sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan hanya akan bertanggung jawab pada fasilitas perkeretaapian, sementara pembangunan infrastruktur, termasuk rel dan stasiun, ditanggung pemerintah.
Hal ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat bersama DPR RI pada Senin, 15 September.
Menurut Erick, skema pembagian tanggung jawab ini masih sesuai dengan perjanjian awal, namun perlu renegosiasi dengan pihak konsorsium Tiongkok.
Baca Juga: Dampak Ledakan Kyiv Ukraina, Penumpang Dievakuasi Akibat Gangguan Perjalanan Kereta Api
Sebagai informasi, pengelola Kereta Cepat Jakarta–Bandung adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia dan Tiongkok.
Konsorsium Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60 persen saham, sedangkan Beijing Yawan HSR Co. Ltd dari Tiongkok memiliki 40 persen.
Dalam PSBI, KAI menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51,37 persen, disusul oleh WIKA, Jasa Marga, dan PTPN VIII.
Baca Juga: Fasilitas Baru Kereta Api Matarmaja, Captain Seat Nyaman Harga Tetap Murah
Meski menjadi proyek strategis, KCIC mencatat kerugian hingga Rp1,6 triliun pada semester I 2025.
Sebagian besar beban kerugian ditanggung KAI sebagai pemegang saham terbesar di PSBI, dengan nilai mencapai Rp1,42 triliun.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut utang besar dari proyek kereta cepat ini berpotensi menjadi “bom waktu” bagi kondisi keuangan perusahaan.
Baca Juga: Pengalaman Wisata Baru di Jepang, JR Hokkaido Hadirkan Kereta Red Star dan Blue Star
Dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada 20 Agustus, Bobby meminta perhatian lebih dari anggota dewan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi KAI, terutama terkait proyek kereta cepat.
Ia menilai forum diskusi lebih mendalam diperlukan agar hambatan-hambatan yang muncul dapat dipetakan dan dicarikan solusi yang tepat.
