Kuatkan Ideologi Pancasila, Mendagri Libatkan Untag Banyuwangi

0
389
Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan MoU kepada Rektor Untag Andang Subaharianto di halaman Kemendagri.

JAKARTA – Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Drs. Andang Subaharianto, MHum menandatangani memorandum of understanding (MoU) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

MoU bernomor 319/Sek-2/ R-UT/V /2017 tersebut diserahkan oleh Mendagri kepada Rektor Untag saat upacara Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, kemarin pagi (1/6).

Untag terpilih bersama 50 perguruan tinggi lain di Indonesia. MoU antara Rektor Untag dan Mendagri itu memuat kerjasama dalam penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, dan revolusi mental.

Ruang lingkupnya meliputi penyelenggaraan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela Negara, dan revolusi mental. Selain itu, menfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela Negara, dan revolusi mental.

Upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka peningkatan kualitas SDM di bidang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, dan revolusi mental. Rektor Untag, ANdang Subaharianto menjelaskan, nota kesepahaman itu berlaku selam tiga tahun terhitung sejak ditandatangani.

Loading...

Namun, MoU dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Untag dan Mendagri. MoU tersebut adalah wujud kepercayaan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terhadap Untag Banyuwangi untuk turut mengembangkan dan mengawal Pancasila, NKRI, wawasan kebangsaan, dan revolusi mental.

“Baik dalam bentuk penelitian atau kajian maupun implementasi,” cetusnya kemarin. Diakui, hal itu sekaligus tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, Untag akan menjawabnya, antara lain dengan membentuk Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan.

Lembaga tersebut nantinya akan fokus pada penelitian atau kajian pada isu-isu terkait Pancasila dan kebangsaan. Termasuk  model sosialisasinya. Mengapa juga kebijakan? Karena, Pancasila itu bentuk konkritnya nanti berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

“Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan nanti harus mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” terangnya. Dari perspektif negara Pancasila, lanjut Andang, tantangan yang di hadapi Indonesia ke depan memang tidak ringan.

Bukan hanya paham radikalisme atau ekskusifisme yang anti Pancasila. Tetapi juga neoliberalisme yang cenderung menghalangi dan memperlemah peran negara dalam melindungi rakyatnya.

Nah, Mendagri menilai, perguruan tinggi sangat strategis untuk mewujudkan negara Pancasila. “Hal ini membutuhkan komitmen yang tinggi, dan saya mengajak teman-teman Untag untuk menyambut baik kepercayaan ini,” tegas rektor Untag itu.

Kemarin pagi, Rektor Untag memang diundang secara khusus untuk mengikuti upacara peringatan Harlah Pancasila di halaman  Kantor Kemendagri Jalan Medan  Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat.

Selain Untag, hadir juga 62 pimpinan perguruan tinggi lain di Indonesia. Pada saat upacara tersebut dilakukan penandatanganan dan penyerahan MoU kepada 50 perguruan tinggi, Komisi Penyiaran Indonesia, Pimpinan Operator seluler Seluruh Indonesia, dan Ketua Dewan Pers Indonesia.

MoU tersebut berisi kerjasama penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, dan revolusi mental. Dalam upacara tersebut juga dilakukan pembacaan deklarasi oleh Presidium Forum Pusat Kajian Pancasila  dan Kebangsaan. (radar)

loading...


Kata kunci yang digunakan :