Lingkungan Hidup Bukan Warisan tapi Titipan

0
275

Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan harus disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara menetapkan tujuan agar ditaati masyarakat. Di Indonesia, regulasi nasional telah memberlakukan UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara redaksional, di UU baru terdapat perbedaan, yaitu adanya penegasan terhadap aspek perlindungan lingkungan hidup.

Secara prinsip, peraturan pe- rundang-undangan tersebut telah memasukkan keikutsertaan masyarakat dalam koridor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, ada kelemahan yang muncul, yaitu tidak diikuti peran negara dalam merumuskan tindakan partisipasi yang bersifat pencegahan (preventif ). Sehingga, karakter produk hukum yang ditampilkan masih bersifat represif. Gagasan pendidikan lingkungan dini merupakan ide yang terlupakan di dalam perumusan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai sarana edukatif yang bersifat preventif.

Loading...

Sebetulnya, gagasan tersebut perlu dimasukkan ke dalam substansi hukum, mengingat pendidikan merupakan jembatan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya penyelamatan lingkungan sangat diperlukan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Limbah atau sampah bisa diolah menjadi hal yang berguna bagi masyarakat. Bahkan, jika dikelola secara baik maka pengolahan sampah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Lanjutkan Membaca : First | ← Previous | 1 |2 | 3 | ... | Next → | Last

Baca :
Latihan Sea Survival dan SAR Digelar di Selat Bali