sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang berada di bawah pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Penyelidikan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aspek krusial, yakni pengadaan lahan dan dugaan penggelembungan anggaran.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya tengah meminta keterangan dari berbagai individu yang memiliki pengetahuan mengenai proses pengadaan lahan proyek tersebut.
Baca Juga: KAI Hapus Pemberhentian di Stasiun Jatinegara Mulai 1 Desember 2025, Ini Daftar Kereta Api yang Terdampak
Penelusuran ini dilakukan untuk memetakan alur pengadaan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan.
Menurut Budi, fokus utama penyidik saat ini adalah memastikan bagaimana proses pengadaan lahan dilakukan, siapa pihak yang terlibat, dan apakah terdapat indikasi pelanggaran dalam penetapan maupun transaksi lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat.
Ia menambahkan bahwa sejumlah besar pihak telah dimintai keterangan sebagai bagian dari pendalaman informasi.
Baca Juga: Mengapa Kereta Api Parahyangan Makin Populer? Ini Keunggulan Rute dan Layanannya
Selain persoalan teknis pengadaan, KPK juga mengusut indikasi adanya tanah milik negara yang dijual kembali kepada negara dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan proyek.
Jika terbukti, skema seperti ini dapat menunjukkan adanya praktik koruptif yang merugikan keuangan negara.
Budi menegaskan bahwa KPK terus menganalisis temuan dari lapangan serta data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memperkuat konstruksi awal penyelidikan.
Baca Juga: Kasus Korupsi Jalur Kereta Api DJKA, KPK Tambah Tersangka dan Periksa Pejabat PT Wika
Kasus ini sebelumnya mendapat perhatian luas setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan dugaan penggelembungan anggaran (mark up).
Dalam video yang diunggah di YouTube pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyampaikan bahwa biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh di atas biaya di Tiongkok yang hanya berkisar 17–18 juta dolar AS.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang berada di bawah pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Penyelidikan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aspek krusial, yakni pengadaan lahan dan dugaan penggelembungan anggaran.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya tengah meminta keterangan dari berbagai individu yang memiliki pengetahuan mengenai proses pengadaan lahan proyek tersebut.
Baca Juga: KAI Hapus Pemberhentian di Stasiun Jatinegara Mulai 1 Desember 2025, Ini Daftar Kereta Api yang Terdampak
Penelusuran ini dilakukan untuk memetakan alur pengadaan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan.
Menurut Budi, fokus utama penyidik saat ini adalah memastikan bagaimana proses pengadaan lahan dilakukan, siapa pihak yang terlibat, dan apakah terdapat indikasi pelanggaran dalam penetapan maupun transaksi lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat.
Ia menambahkan bahwa sejumlah besar pihak telah dimintai keterangan sebagai bagian dari pendalaman informasi.
Baca Juga: Mengapa Kereta Api Parahyangan Makin Populer? Ini Keunggulan Rute dan Layanannya
Selain persoalan teknis pengadaan, KPK juga mengusut indikasi adanya tanah milik negara yang dijual kembali kepada negara dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan proyek.
Jika terbukti, skema seperti ini dapat menunjukkan adanya praktik koruptif yang merugikan keuangan negara.
Budi menegaskan bahwa KPK terus menganalisis temuan dari lapangan serta data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memperkuat konstruksi awal penyelidikan.
Baca Juga: Kasus Korupsi Jalur Kereta Api DJKA, KPK Tambah Tersangka dan Periksa Pejabat PT Wika
Kasus ini sebelumnya mendapat perhatian luas setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan dugaan penggelembungan anggaran (mark up).
Dalam video yang diunggah di YouTube pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyampaikan bahwa biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh di atas biaya di Tiongkok yang hanya berkisar 17–18 juta dolar AS.
