Percepat Raperda Cagar Budaya

0
332
BERSEJARAH: Peneliti dari UGM Jogja melakukan pemetaan peninggalan Prabu Tawang Alun di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, kemarin.
BERSEJARAH: Peneliti dari UGM Jogja melakukan
pemetaan peninggalan Prabu Tawang Alun di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, kemarin.

SEMENTARA itu, agresivitas Pemkab Banyuwangi menyelesaikan problem pengelolaan kepariwisataan tampaknya mendapat sokongan legislatif. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna penyampaian pendapat bupati atas diajukannya rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dewan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kamis lalu (8/11).


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa raperda inisiatif DPRD tersebut sejalan dan saling melengkapi upaya pemkab Karena saat ini pemkab tengah berupaya keras menyelesaikan hambatan pariwisata di Banyuwangi. Dikatakan, sejak beberapa waktu yang lalu Pemkab Banyuwangi memang tengah agresif menyelesaikan problem yang menjadi portal perkembangan pariwisata di Bumi Blambangan.

Loading...

Contohnya pengelolaan destinasi wisata yang berada di ruang lingkup taman nasional. Menurut Bupati Anas, pihaknya sudah mengirim tim untuk menyelesaikan draf nota kesepahaman (MoU) dengan Ke menhut dan Dirut Perhutani. Dan jika tidak ada hambatan, penandatanganan MoU tersebut akan dilaksanakan pada Desember mendatang. “Raperda inisiatif dewan, ini kami rasa sejalan dan saling melengkapi dengan upaya pemkab mengembangkan pariwisata Banyuwangi,” ujarnya.

Di satu sisi, Bupati Anas mengharap DPRD Banyuwangi segera membahas raperda tentang perlindungan cagar budaya. Raperda tersebut di anggap penting untuk melindungi cagar budaya Banyuwangi. “Jika diproteksi dengan kuat, misalnya dengan perda, maka cagar budaya kita akan terlindungi. Tidak boleh mengambil benda-benda bersejarah di suatu kawasan. Me reka yang mengambil dan menjual dikenai sanksi. Kalau tidak, barang-barang ber sejarah kita bisa dijual ke daerah lain,” pungkas Anas. (radar)