Surabaya –
Presiden Jokowi memberi arahan terkait buka puasa para pejabat dan pegawai pemerintah selama Ramadan 1444 H ditiadakan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun langsung menginformasi ke seluruh jajaran untuk mengindahkan arahan Jokowi.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Dwi Cahyono mengaku kebaratan dengan larangan tersebut. Ia juga menyampaikan beberapa alasannya.
“Kami dari PHRI Jatim keberatan dengan aturan larangan itu, karena ada beberapa hal atau alasan. Pertama, kita belum pulih betul, masih recovery pandemi kemarin, ini sudah agak merangkak. Bulan puasa ini turun, okupansi bisa menyentuh 20%, sedangkan kewajiban banyak. Harapannya saat puasa buka puasa, event buka puasa,” kata Dwi saat dihubungi detikJatim, Selasa (28/3/2023).
Kedua, Dwi mengatakan aturan detail larangannya belum sepenuhnya jelas dipahami. Seperti pejabat siapa saja, pejabatnya yang mengadakan atau yang diundang dan lainnya dirasa masih membuat bingung masyarakat. Ia sendiri memahami larangan untuk pejabat dan ASN, bukan untuk masyarakat umum.
Ada pun dampak yang dialami, kata Dwi, event yang berhubungan dengan buka puasa bersama, multiplier efeknya besar terhadap aturan ini. Karena masyarakat juga menunggu momen ini, bahkan beberapa event mengundang pejabat untuk datang.
“Pejabatnya mau datang atau tidak, selama ini masih menunggu aturannya bagaimana. Biasanya rangkaian buka bersama banyak, selalu ada santunan anak yatim, selalu ada bingkisan yang melibatkan UMKM. Itu kalau pejabat diundang ternyata tidak berani datang terkait perizinan, ini tidak boleh, masih belum jelas. Aturannya belum jelas, dampak sudah jelas, semua menahan,” jelasnya.
Dari pantauannya di seluruh Jawa Timur, hotel dan restoran okupansinya masih sekitar 20-30% yang telah booking event. Ia berharap pada pekan kedua dan ketika Ramadhan ada kenaikan okupansi.
“Ini masih belum jelas juga sampai sekarang, hampir 20-30% booking jauh-jauh hari event buka bersama itu sampai sekarang belum berani memastikan. Jadi itu yang membuat teman-teman ini resah,” ujarnya.
Dwi mengatakan jika untuk keamanan dan perizinan juga masih menunggu aturan, sedangkan buka bersama di hotel dan restoran masih terus berjalan. Ada pun kaitannya dengan beberapa hal yang membuat sedikit resah dengan aturan itu.
“Kalau aturannya jelas, misal ASN tidak boleh mengadakan di rumah sendiri atau apa itu jelas. Tapi kalau tidak boleh mengadakan biasanya acaranya kalau acara kurang besar, ruangan kurang besar atau apa, biasanya di hotel. Nah ini belum ada aturan jelas, diundang pun juga tidak berani, karena aturannya juga belum jelas,” urainya.
Karena okupansi event buka puasa bersama sangat kecil sekitar 20%, diharapkan dengan paket buka puasa bisa menutup operasional pada bulan puasa ini. Jika tidak, maka untuk operasional akan kesulitan.
Ia menegaskan jika bukan pejabatnya yang membuat buka puasa bersama, tetapi mengundang pejabat. Hal ini yang masih menjadi pertanyaan dan bagaimana dengan perizinannya.
“Semua juga masih menunggu aturannya bagaimana. Ada yang bilang kalau ada santunan anak yatim boleh dan lainnya. kan masyarakat umum bingung untuk membuat acara. Itu yang dianggap nilai kerugiannya, pembatalan atau tidak jadinya event yang diharapkan untuk menutup operasional di bulan puasa event buka puasa bersama ini yang dianggap suatu kerugian,” katanya.
Kerugiannya pun juga akan tinggi, karena tidak hanya hotel dan restoran saja, melainkan juga semua multiplayer yang berhubungan dengan hotel dan restoran. UMKM dan siapa saja yang ikut di hotel dan restoran akan mendapatkan dampak.
“Jadi kejelasan-kejelasan aturan itu yang membuat kebingungan dan jadi tidak berani mengadakan acara ini. Itu sikap resmi, karena kita punya bebas. Kita harus menghidupi karyawan kita sendiri, UMKM yang bergantung pada kita, ada yang punya panti asuhan, ada beban-beban itu yang bisa tertutupi pada saat event satu tahun sekali buka puasa. Kita berharap bisa lebih bijak pemerintah saat memberikan aturan,” tegasnya.
Sementara daerah yang terdampak, Dwi menyebut tentunya kota-kota besar di Jatim. Seperti Surabaya, Malang hingga Banyuwangi.
“Hampir semua, tapi kota besar seperti Surabaya, Malang, Batu, Banyuwangi, Pasuruan itu yang banyak event yang diadakan oleh pusat. Ada kementerian, ada BUMN yang berkaitan dengan event. Hampir semua buka bersama resmi hampir berkaitan dengan institusi pemerintah. Jadi di kota-kota besar itu,” pungkasnya.
Simak Video “Larangan Bukber Abdi Negara“
[Gambas:Video 20detik]
(est/iwd)
