Ruli menegaskan, bupati Banyuwangi Ipuk Fiestandani tidak mengeluarkan atau memberikan izin alih komoditi tanaman, khususnya kepada perkebunan swasta di seluruh Kabupaten Banyuwangi.
“Pimpinan dewan meminta bupati mengevaluasi dan melakukan kajian ulang terhadap kebijakan perizinan alih komoditi dari tanaman keras ke tanaman tebu,” pintanya.
Dampak alih komoditi dari tanaman keras ke tanaman tebu berakibat tanah longsor, dan bencana banjir. Padahal tanaman keras menjadi penyangga bencana banjir maupun longsor.
“Kami meminta bupati Ipuk menugaskan dinas pertanian untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban Coporate Social Responsibility (CSR). Tujuannya, perusahaan benar-benar bisa memberikan manfaat kesejahteraan untuk masyarakat,” pungkasnya. (Aras Sugiarto)
