sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalirkan dana pemerintah ke sistem perbankan nasional untuk memperkuat likuiditas perekonomian.
Melalui penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang totalnya sekitar Rp425 triliun, pemerintah akan mengucurkan Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan.
Kebijakan ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Targetkan Ekonomi 6-7 Persen, Mampukah Menteri Purbaya Wujudkan Pertumbuhan Inklusif?
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketersediaan dana di sektor perbankan.
Namun, sejumlah ekonom menilai kebijakan ini bukan tanpa risiko.
Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menegaskan bahwa tantangan utama ekonomi Indonesia bukan hanya likuiditas, tetapi juga lemahnya permintaan kredit dan investasi.
Baca Juga: Menteri Keuangan Purbaya Terancam Lengser Lebih Cepat, Ucapan Jadi Awal Petaka
Ia mengingatkan bahwa tambahan likuiditas bisa saja kembali diparkir ke instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) jika permintaan kredit tidak membaik.
Sementara itu, Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai suntikan dana ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) dari sekitar 6,5 persen menuju 9 persen.
Menurutnya, tambahan Rp200 triliun ke uang primer dapat memangkas biaya dana dan mempercepat pembiayaan sektor riil.
Baca Juga: Pidato Menkeu Purbaya di DPR: Krisis Jadi Guru, Ekonomi Bisa Tumbuh 6 Persen Lagi
Kendati demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada daya serap kredit oleh rumah tangga maupun korporasi.
Radhika Rao dari DBS Bank menambahkan, indikator likuiditas perbankan saat ini sebenarnya sudah berada di level memadai.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalirkan dana pemerintah ke sistem perbankan nasional untuk memperkuat likuiditas perekonomian.
Melalui penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) yang totalnya sekitar Rp425 triliun, pemerintah akan mengucurkan Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan.
Kebijakan ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Targetkan Ekonomi 6-7 Persen, Mampukah Menteri Purbaya Wujudkan Pertumbuhan Inklusif?
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketersediaan dana di sektor perbankan.
Namun, sejumlah ekonom menilai kebijakan ini bukan tanpa risiko.
Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menegaskan bahwa tantangan utama ekonomi Indonesia bukan hanya likuiditas, tetapi juga lemahnya permintaan kredit dan investasi.
Baca Juga: Menteri Keuangan Purbaya Terancam Lengser Lebih Cepat, Ucapan Jadi Awal Petaka
Ia mengingatkan bahwa tambahan likuiditas bisa saja kembali diparkir ke instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) jika permintaan kredit tidak membaik.
Sementara itu, Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai suntikan dana ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) dari sekitar 6,5 persen menuju 9 persen.
Menurutnya, tambahan Rp200 triliun ke uang primer dapat memangkas biaya dana dan mempercepat pembiayaan sektor riil.
Baca Juga: Pidato Menkeu Purbaya di DPR: Krisis Jadi Guru, Ekonomi Bisa Tumbuh 6 Persen Lagi
Kendati demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada daya serap kredit oleh rumah tangga maupun korporasi.
Radhika Rao dari DBS Bank menambahkan, indikator likuiditas perbankan saat ini sebenarnya sudah berada di level memadai.
