Pencairan Tunjangan Profesi Macet 18 Bulan
BANYUWANGI – Ribuan guru asal seantero Banyuwangi menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banyuwangi siang kemarin (5/12). Para anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Banyuwangi itu melakukan aksi solidaritas terhadap guru Pen didikan Agama Islam (PAI) yang selama 18 bulan belum menerima tunjangan profesi pendidik (TPP).
Aksi solidaritas itu juga dilakukan lantaran para guru PAI mengeluhkan pemotongan TPP sebesar dua persen sampai lima persen yang dilakukan oknum-oknum di satuan pendidikan tempatnya mengajar. Dengan menumpang truk, mobil, dan motor, para pendidik itu serempak berkumpul di depan kantor Kemenag, Jalan Adi Sucipto, Banyuwangi. Bak mahasiswa yang tengah berdemonstrasi, para guru tersebut menggelar orasi dan mengusung beragam spanduk berisi kecaman atas keterlambatan pembayaran TPP.
“Kami datang mencari per sahabatan, bu kan mencari permusuhan. Kami tidak me minta yang bukan hak nya. Un tuk apa jabatan kalau ti dak bisa mengemban amanah” be gitu tulisan dalam sal ah satu spanduk yang dibentangkan tepat di depan pintu gerbang kan tor Ke menag Banyuwangi. “Pintere wong Kemenag teko guru. Kok mentolo ning gurune gedigu (pintarnya orang Ke menag dari guru. Kok tega mem perlakukan guru seperti itu),” teriak salah satu guru.
Uniknya, sejumlah perwakilan PGRI dari beberapa kabupaten tetangga, yakni Situbondo, Bon dowoso, dan Jember, juga ikut membaur dengan massa dan menuntut TPP guru PAI se gera dicairkan. “Apabila keterlambatan pembayaran TPP karena kelalaian birokrasi Kemenag Banyuwangi, kami mendesak Kemenag Pusat memberikan sanksi kepada oknumok num Kemenag Banyuwangi,” sahut seorang guru yang lain.
Massa semakin bersemangat tat kala mengetahui Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Ba nyuwangi Sulihtiyono hadir ke lokasi unjuk rasa. Sementara itu, banyaknya guru yang melakukan unjuk rasa siang itu mengakibatkan Jalan Adi Sucipto ditutup total selama sekitar satu jam. Polisi mengalihkan arus lalu-lintas dari dan menuju pusat Kota Gandrung melalui Jalan Brawijaya dan Jalan Kepiting.
Ketua PGRI Banyuwangi, Husin Matamim mengatakan, aksi so lidaritas itu dilakukan para ang gota PGRI se-Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi guru PAI. Sebab, sudah 18 bu lan guru PAI tidak menerima TPP. Besarnya TPP setiap guru bervariasi tergantung golongan; ada yang di bawah Rp 3 juta per orang per bulan, ada pula yang di atas Rp 3 juta per orang per bulan.
Menurut Husin, pihaknya sudah melacak prosedur pengajuan anggaran TPP tersebut, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. “Kami konfirmasi ke Kantor Wilayah (Kan wil) Kemenag Jawa Timur, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pen didikan Agama Islam (PAIS) Kemenag Pusat, hingga ke Menteri Agama. Ternyata ang garan TPP tidak tersedia karena Banyu wangi mengirim usulan ter lambat.
Sehingga, (TPP) ti dak mungkin ter-cover dalam APBNP 2013,” paparnya. Ironisnya, guru-guru lain yang TPP-nya dikelola Dinas Pen didikan (Dispendik) sudah cair se mua. “Kami ingin ada ke pastian. Di APBN 2014 tun ja ngan ter sebut harus cair,” ce tusnya. Husin menambahkan, apabila du gaan adanya pemotongan TPP di sejumlah satuan pendi dikan di bawah naungan Ke me nag Banyuwangi benar-be nar ter jadi, maka hal itu harus se gera ditindaklanjuti. “Kalau betul-betul ada potongan TPP, maka harus dikembalikan,” tegasnya.
Sementara itu, usai bernegosiasi dengan perwakilan PGRI, Kepala Seksi (Kasi) Pais Kemenag Banyuwangi, Chairul Anwar, naik ke atas truk didampingi Ketua PGRI Husin Matamim, Ka dispendik Sulihtiyono, dan Sekretaris PGRI Siswaji. Kasi Pais Chairul mengatakan, Kemenag Banyuwangi sangat mendukung aspirasi para guru PAI se-Banyuwangi tersebut. Dijelaskan, TPP guru PAI se- Ba nyuwangi bukan terlambat me lainkan kurang.
Salah satu contohnya, di tahun anggaran 2013, Kemenag Banyuwangi mengajukan anggaran Rp 90 miliar lebih. Namun, anggaran yang terealisasi hanya Rp 17 m i liar. “Padahal, di tahun anggaran 2011 dan 2012, Kemenag masih punya utang. Total, TPP yang belum terbayar sekitar 16 bulan,” jelasnya. Lebih jauh dikatakan, jumlah guru PAI yang pembayaran TPP-nya belum lunas mencapai 2.358 orang. Rinciannya, 1.123 guru pegawai negeri sipil (PNS) dan 1.235 guru non-PNS.
Total TPP yang belum terbayar bagi seluruh guru PAI tersebut mencapai Rp 90 miliar, yakni Rp 73 miliar untuk guru PNS dan 17 miliar untuk guru non-PNS. Masih menurut Chairul, seluruh kekurangan TPP itu sudah di usulkan kepada Kemenag Pusat. Bahkan, Kemenag Pusat sudah melakukan rapat dengar pen dapat (hearing) dengan Komisi VIII RI. Hasilnya, Komisi VIII sudah merekomendasikan agar seluruh TPP guru PAI se- Indonesia yang besarnya mencapai Rp 3,056 triliun itu dianggarkan dalam APBN 2014.
“Bola sekarang di Kemenag dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mudah-mudahan tercover di APBN 2014,” harap nya. Mengenai dugaan adanya pemotongan TPP, Chairul mengaku pihaknya akan menelusuri kasus tersebut di masing-masing satuan pendidikan. “Akan kami konfirmasi ke masing-masing satuan pendidikan,” pungkasnya. (radar)
