radarbanyuwangi.jawapos.com – Tidak semua orang mengetahui bahwa gaji pokok seorang anggota DPR RI sebenarnya hanya Rp4,2 juta.
Namun, angka tersebut menjadi tidak relevan ketika berbagai tunjangan melekat ditambahkan, sehingga total penghasilan per bulan bisa tembus Rp104 juta.
Baca Juga: Catat! Ini Tanggal 1 Rabiul Awal dan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025 Versi Kemenag dan Muhammadiyah
Fakta ini membuat banyak masyarakat mempertanyakan wajar atau tidaknya jumlah pendapatan wakil rakyat dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat biasa.
Dari dokumen resmi, seperti surat edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Kemenkeu No.S520/MK.02/2015, disebutkan ada tunjangan rumah hingga Rp50 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, bantuan listrik-telepon Rp7,7 juta, serta tunjangan kehormatan Rp5,58 juta.
Baca Juga: Jurus Belanja ala Liverpool: Boros di Bursa Transfer, Bongkar Pasang Skuad Demi Dominasi Eropa
Angka-angka ini menjadi sorotan utama setiap kali isu kesejahteraan pejabat dibandingkan dengan rakyat kecil mencuat.
Bukan hanya tunjangan besar, ada pula komponen kecil namun tetap menambah total.
Baca Juga: Harga Jual Emas Tanpa Surat Hari Ini: Rp572 Ribu Per Gram, Gercep Mumpung Cuan Instan
Misalnya tunjangan istri atau suami Rp420 ribu, anak Rp168 ribu, hingga beras per jiwa Rp30 ribu. Ditambah tunjangan jabatan Rp9,7 juta, uang sidang Rp2 juta, dan tunjangan PPh Rp2,6 juta.
Semua komponen ini jika dikalkulasi membuat penghasilan DPR jauh di atas rata-rata gaji masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Apa itu Chromebook dan Mengapa Skandal Rp9,9 Triliun Ini Bisa Terasa ‘Chromebookgate’?
Publik sering menilai bahwa besarnya angka Rp104 juta per bulan terasa kontras ketika guru honorer atau tenaga kesehatan masih memperjuangkan upah yang layak.
Tidak sedikit pula yang menilai profesi sebagai wakil rakyat lebih menarik karena jaminan finansial yang menggiurkan dibandingkan kiprah mereka sebagai pembuat kebijakan.
Page 2
Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:35 WIB
Page 3
radarbanyuwangi.jawapos.com – Tidak semua orang mengetahui bahwa gaji pokok seorang anggota DPR RI sebenarnya hanya Rp4,2 juta.
Namun, angka tersebut menjadi tidak relevan ketika berbagai tunjangan melekat ditambahkan, sehingga total penghasilan per bulan bisa tembus Rp104 juta.
Baca Juga: Catat! Ini Tanggal 1 Rabiul Awal dan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025 Versi Kemenag dan Muhammadiyah
Fakta ini membuat banyak masyarakat mempertanyakan wajar atau tidaknya jumlah pendapatan wakil rakyat dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat biasa.
Dari dokumen resmi, seperti surat edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Kemenkeu No.S520/MK.02/2015, disebutkan ada tunjangan rumah hingga Rp50 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, bantuan listrik-telepon Rp7,7 juta, serta tunjangan kehormatan Rp5,58 juta.
Baca Juga: Jurus Belanja ala Liverpool: Boros di Bursa Transfer, Bongkar Pasang Skuad Demi Dominasi Eropa
Angka-angka ini menjadi sorotan utama setiap kali isu kesejahteraan pejabat dibandingkan dengan rakyat kecil mencuat.
Bukan hanya tunjangan besar, ada pula komponen kecil namun tetap menambah total.
Baca Juga: Harga Jual Emas Tanpa Surat Hari Ini: Rp572 Ribu Per Gram, Gercep Mumpung Cuan Instan
Misalnya tunjangan istri atau suami Rp420 ribu, anak Rp168 ribu, hingga beras per jiwa Rp30 ribu. Ditambah tunjangan jabatan Rp9,7 juta, uang sidang Rp2 juta, dan tunjangan PPh Rp2,6 juta.
Semua komponen ini jika dikalkulasi membuat penghasilan DPR jauh di atas rata-rata gaji masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Apa itu Chromebook dan Mengapa Skandal Rp9,9 Triliun Ini Bisa Terasa ‘Chromebookgate’?
Publik sering menilai bahwa besarnya angka Rp104 juta per bulan terasa kontras ketika guru honorer atau tenaga kesehatan masih memperjuangkan upah yang layak.
Tidak sedikit pula yang menilai profesi sebagai wakil rakyat lebih menarik karena jaminan finansial yang menggiurkan dibandingkan kiprah mereka sebagai pembuat kebijakan.
