Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Rp 12 M untuk Garap Jalan 500 m

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda
RAWAN BANJIR: Jalan Gatot Subroto di depan Pelabuhan Indonesia Ferry Ketapang, Kecamatan Kalipuro ini akan ditinggikan satu meter.

BANYUWANGI – Banjir yang sering terjadi di depan pelabuhan PT Indonesia Ferry (IF) Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi akan segera diatasi. Pada tahun 2012 ini, pemerintah akan memperbaiki jalan poros tersebut.

Kabar ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PU BMCK- TR) Banyuwangi, Mujiono. “Karena jalan raya itu termasuk jalan nasional, maka dana untuk perbaikan juga berasal dari pemerintah pusat,” terang Mujiono kemarin (15/4).

Menurut Mujiono, panjang jalan yang akan diperbaiki di depan Pelabuhan Ketapang itu sekitar 500 meter. Sedangkan lebar jalan yang diperbaiki tersebut mencapai 12 meter. Agar tidak terjadi lagi banjir, maka jalan tersebut nantinya akan ditinggikan hingga satu meter. “Dana untuk menggarap proyek jalan depan pelabuhan Ketapang itu mencapai Rp 12 miliar,” katanya.

Dia mengakui, perbaikan jalan di depan pelabuhan penyeberangan Ketapang ini
sudah lama diharapkan masyarakat. Karena selama ini, di jalan tersebut selalu banjir bila turun hujan. Tingginya mobilitas kendaraan yang ada di sekitar pelabuhan, membuat arus lalu lintas sering macet dan membahayakan.

“Dengan perbaikan ini, kita harapkan tidak akan nada lagi banjir,” cetusnya. Selain perbaikan jalan di depan pelabuhan penyeberangan, pada 2012 ini juga akan dilakukan perbaikan jalan nasional di beberapa kecamatan. Jalan nasional yang akan diperbaiki itu berada di wilayah Kecamatan Kalibaru, Genteng, Gambiran, Cluring, Srono, dan Muncar.

“Untuk perbaikan jalan ini, pemerintah pusat menyediakan dana Rp 50 miliar,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Zainal Arifin Salam menyampaikan, saat ini proses proyek pembangunan sudah mulai dilaksanakan di Banyuwangi. Untuk menjamin kualitas, semua satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) harus serius mengawasi pengerjaan proyeknya.

“Pada 2012 ini harus dicanangkan tahun kualitas,” pintanya. Bagi pelaksana proyek yang hasil pekerjaannya tidak bisa menunjukkan kualitas yang bagi, maka itu harus diberi catatan khusus. Bila perlu, pelaksana proyek itu di-blacklist. (radar)