BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi dinobatkan sebagai Kabupaten terbaik dalam layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan dan Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Dilansir banyuwangikab.go.id, hasil penilaian tersebut diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Syafruddin kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019) kemarin.
Banyuwangi sendiri mendapatkan indeks sebesar 3,43 dari skala 5 atau yang tertinggi di kategori kabupaten seluruh Indonesia pada evaluasi SPBE tersebut.
Bupati Anas menyampaikan rasa syukurnya, Banyuwangi mendapatkan penilaian baik pada evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan-RB. Serta menjelaskan, motivasinya untuk terus meningkatkan kinerjanya adalah kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.
“Alhamdulillah, tadi Pak Wapres dan Pak Menteri PAN-RB memacu seluruh daerah untuk terus memperbaiki kinerja terutama menyempurnakan sistem elektronik,” ucap Anas.
“Muaranya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan pemerintah daerah, juga dalam konteks memperlancar program peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Banyuwangi, jelas Anas, telah menerapkan sistem elektronik pada berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Banyuwangi bahkan telah memiliki peraturan bupati Banyuwangi (Perbup) tentang sistem informasi manajemen daerah tahun 2018 yang menaungi semua sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).
Anas menuturkan, dengan teknologi tersebut semua pekerjaan akuntabel dan efisien sekaligus menyiasati keterbatasan pegawai.
“Maka bagi Banyuwangi, teknologi ini bukan pilihan dan gaya, tapi keharusan karena instrumen itu sangat membantu mengingat daerah kami sangat luas, bahkan terluas di Jawa. Tanpa teknologi kami akan kesusahan,” kata Anas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat mengatakan, penilaian yang dilakukan Kemenpan RB mengacu pada pada Indeks SPBE.
“Indeks tersebut mengukur sejumlah indikator pelakasanaan pemerintahan yang berbasis elektronik. Mulai domain kebijakan, tata kelola, hingga layanan SPBE,” jelas Djajat.
“Dari semua indikator itu, indeks Banyuwangi di atas 3. Paling tinggi ada pada domain layanan SPBE yang tercermin dari sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik,” imbuhnya.
Di bidang administrasi publik, sistem elektronik dibangun secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral). Mulai pendapatan asli daerah (PAD), e- kinerja pegawai, perkembangan informasi pembangunan proyek. Bahkan Simral milik Pemkab Banyuwangi juga diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.
Selain e-audit, Banyuwangi juga memiliki e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.
Sedangkan di bidang pelayanan publik, sistem elektronik dibangun untuk mempercepat layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Banyuwangi adalah kabupaten pertama yang memiliki Mall Pelayanan Publik. Saat ini 199 jenis layanan dokumen dan perizinan berbasis online dalam satu atap. Juga ada aplikasi program sosial Jalin Kasih yang berisi data kemiskinan dan penanganannya,” pungkasnya.
There were no listings found.
