radarbanyuwangi.jawapos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menuai sorotan.
Pernyataannya soal gaji guru dan dosen dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di ITB, Kamis (15/8), dianggap tak empatik dan membuka ruang privatisasi pendidikan.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyebut rendahnya gaji guru dan dosen masih menjadi tantangan keuangan negara.
Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Isu Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan 2025
Ia bahkan melontarkan guyonan soal tunjangan kinerja (tukin) dosen dan indikator kelayakannya.
Ucapan itu langsung menuai kritik. Sri Lestari, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), menilai pernyataan Menkeu seakan menunjukkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen belum menjadi prioritas pemerintah.
“Guyonan soal ‘jenis-jenis dosen’ berpotensi membentuk kasta baru. Padahal, dosen tidak hanya meneliti, tetapi juga mengajar, mengabdi pada masyarakat, dan terbebani urusan administratif,” tegas Tari dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat (15/8).
Baca Juga: APBN Mei 2025 Defisit Rp 21 Triliun! Sri Mulyani Beber Penyebabnya
Menurutnya, indikator kinerja yang digunakan saat ini juga belum adil, transparan, dan sering memberatkan.
“Pertanyaan mendasar: apakah ukuran yang dipakai selama ini manusiawi?” imbuhnya.
Lebih jauh, Tari mengingatkan bahwa ucapan Sri Mulyani bisa mengarah pada privatisasi pendidikan.
Jika pembiayaan diserahkan ke masyarakat atau pihak swasta, kampus besar akan semakin diuntungkan, sedangkan kampus di daerah makin tertinggal.
Baca Juga: Soal Kenaikan Gaji PNS 2025, MenPAN-RB Rini Widyantini Sebut Belum Ada Pembicaraan dengan Menkeu Sri Mulyani
“Privatisasi juga bisa membuat biaya kuliah makin mahal. Lihat saja kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Mahasiswa ditambah di luar kapasitas, dosen makin sibuk mengajar, penelitian dan pengabdian terabaikan,” jelasnya.
Sumber: um-surabaya.ac.id
Page 2
Page 3
radarbanyuwangi.jawapos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menuai sorotan.
Pernyataannya soal gaji guru dan dosen dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di ITB, Kamis (15/8), dianggap tak empatik dan membuka ruang privatisasi pendidikan.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyebut rendahnya gaji guru dan dosen masih menjadi tantangan keuangan negara.
Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Isu Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan 2025
Ia bahkan melontarkan guyonan soal tunjangan kinerja (tukin) dosen dan indikator kelayakannya.
Ucapan itu langsung menuai kritik. Sri Lestari, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), menilai pernyataan Menkeu seakan menunjukkan bahwa kesejahteraan guru dan dosen belum menjadi prioritas pemerintah.
“Guyonan soal ‘jenis-jenis dosen’ berpotensi membentuk kasta baru. Padahal, dosen tidak hanya meneliti, tetapi juga mengajar, mengabdi pada masyarakat, dan terbebani urusan administratif,” tegas Tari dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat (15/8).
Baca Juga: APBN Mei 2025 Defisit Rp 21 Triliun! Sri Mulyani Beber Penyebabnya
Menurutnya, indikator kinerja yang digunakan saat ini juga belum adil, transparan, dan sering memberatkan.
“Pertanyaan mendasar: apakah ukuran yang dipakai selama ini manusiawi?” imbuhnya.
Lebih jauh, Tari mengingatkan bahwa ucapan Sri Mulyani bisa mengarah pada privatisasi pendidikan.
Jika pembiayaan diserahkan ke masyarakat atau pihak swasta, kampus besar akan semakin diuntungkan, sedangkan kampus di daerah makin tertinggal.
Baca Juga: Soal Kenaikan Gaji PNS 2025, MenPAN-RB Rini Widyantini Sebut Belum Ada Pembicaraan dengan Menkeu Sri Mulyani
“Privatisasi juga bisa membuat biaya kuliah makin mahal. Lihat saja kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Mahasiswa ditambah di luar kapasitas, dosen makin sibuk mengajar, penelitian dan pengabdian terabaikan,” jelasnya.
Sumber: um-surabaya.ac.id
