Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Start Juli, Sekolah Rakyat di Banyuwangi Segera Diluncurkan, Rusunawa Klatak Alternatif Gedung SR Sementara

start-juli,-sekolah-rakyat-di-banyuwangi-segera-diluncurkan,-rusunawa-klatak-alternatif-gedung-sr-sementara
Start Juli, Sekolah Rakyat di Banyuwangi Segera Diluncurkan, Rusunawa Klatak Alternatif Gedung SR Sementara

RADAR BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk menjadi salah satu daerah perdana di Indonesia yang akan mendirikan Sekolah Rakyat, program kerja Presiden Prabowo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi mengusulkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Klatak, Kalipuro, menjadi lokasi paling siap menyambut tahun ajaran baru pada Juli 2025 mendatang.

Sekolah Rakyat (SR) merupakan program pemerintah pusat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Kemensos menargetkan seratus SR yang akan beroperasi di seluruh daerah di Indonesia.

Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kabupaten Banyuwangi dinilai sebagai daerah paling siap melaksanakan program tersebut di Jawa Timur.

Usulan sementara, ada 7 kabupaten/kota di Jatim yang direkomendasikan menggelar SR tahun ini. Yakni Banyuwangi, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Kota Batu, dan Malang.

”Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dinilai siap melangsungkan Sekolah Rakyat ajaran tahun ini. Kami pun siap,” ujar Yayan, panggilan akrab Suyanto, kepada wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, Rabu (26/3).

Yayan mengatakan, agar SR terlaksana tepat waktu maka dibutuhkan lokasi yang siap digunakan. Karena SR dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school, maka dibutuhkan bangunan yang siap ditempati sementara sembari membangun fasilitas penunjang lainnya.

”Pembangunan kan tidak bisa dengan konsep seribu satu malam, maka kami mengusulkan Rusunawa Klatak sebagai tempat sementara. Di sana kegiatan belajar mengajar dan tempat asrama bisa dilakukan langsung. Nanti sembari dibangunkan pagar dan pintu masuk,” ujar Yayan.

Dia menjelaskan, secara pendanaan program ini bersumber secara keseluruhan dari pemerintah pusat. Namun jika dibutuhkan kolaborasi, Pemkab Banyuwangi siap memberikan dukungan.

”Info sementara semua pembiayaan ditanggung pusat. Misal nanti harus sharing kami juga siap,” tegasnya.

Kepala Dinsos-PPKB Banyuwangi Henik Setyorini mengatakan, tujuan program SR ialah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Di mana seluruh biaya mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya ditanggung negara sepenuhnya.

Henik menyebut, program ini memiliki tujuan mendorong masyarakat yang kurang mampu untuk hidup lebih maju sehingga dapat berperan signifikan di masyarakat dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2025. Dalam pelaksanaannya, Dinsos nantinya akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidkan.

”Sekolah ini khusus diprioritaskan bagi anak-anak putus sekolah yang termasuk warga kurang mampu. Kami akan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan sebagai implementasi program Garda Ampuh. Sementara murid akan diambil dari Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK),” pungkas Henik.


Page 2

SMAN 1 Glagah Gelar Webinar dengan UGM

SMAN 1 Glagah Gelar Webinar dengan UGM

Sabtu, 22 Maret 2025 | 01:30 WIB


Page 3

RADAR BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk menjadi salah satu daerah perdana di Indonesia yang akan mendirikan Sekolah Rakyat, program kerja Presiden Prabowo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi mengusulkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Klatak, Kalipuro, menjadi lokasi paling siap menyambut tahun ajaran baru pada Juli 2025 mendatang.

Sekolah Rakyat (SR) merupakan program pemerintah pusat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Kemensos menargetkan seratus SR yang akan beroperasi di seluruh daerah di Indonesia.

Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kabupaten Banyuwangi dinilai sebagai daerah paling siap melaksanakan program tersebut di Jawa Timur.

Usulan sementara, ada 7 kabupaten/kota di Jatim yang direkomendasikan menggelar SR tahun ini. Yakni Banyuwangi, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto, Kota Batu, dan Malang.

”Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dinilai siap melangsungkan Sekolah Rakyat ajaran tahun ini. Kami pun siap,” ujar Yayan, panggilan akrab Suyanto, kepada wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, Rabu (26/3).

Yayan mengatakan, agar SR terlaksana tepat waktu maka dibutuhkan lokasi yang siap digunakan. Karena SR dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school, maka dibutuhkan bangunan yang siap ditempati sementara sembari membangun fasilitas penunjang lainnya.

”Pembangunan kan tidak bisa dengan konsep seribu satu malam, maka kami mengusulkan Rusunawa Klatak sebagai tempat sementara. Di sana kegiatan belajar mengajar dan tempat asrama bisa dilakukan langsung. Nanti sembari dibangunkan pagar dan pintu masuk,” ujar Yayan.

Dia menjelaskan, secara pendanaan program ini bersumber secara keseluruhan dari pemerintah pusat. Namun jika dibutuhkan kolaborasi, Pemkab Banyuwangi siap memberikan dukungan.

”Info sementara semua pembiayaan ditanggung pusat. Misal nanti harus sharing kami juga siap,” tegasnya.

Kepala Dinsos-PPKB Banyuwangi Henik Setyorini mengatakan, tujuan program SR ialah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Di mana seluruh biaya mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya ditanggung negara sepenuhnya.

Henik menyebut, program ini memiliki tujuan mendorong masyarakat yang kurang mampu untuk hidup lebih maju sehingga dapat berperan signifikan di masyarakat dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2025. Dalam pelaksanaannya, Dinsos nantinya akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidkan.

”Sekolah ini khusus diprioritaskan bagi anak-anak putus sekolah yang termasuk warga kurang mampu. Kami akan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan sebagai implementasi program Garda Ampuh. Sementara murid akan diambil dari Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK),” pungkas Henik.