Tatib DP Tunggu Pengesahan Pimpinan

0
317

tatibBANYUWANGI – Kerja maraton yang dilakoni Panitia Kerja (Panja) Tata Tertib (Tatib) DPRD Banyuwangi akhirnya mencapai finis kemarin (29/9). Panja yang beranggota 25 orang dari lintas fraksi itu berhasil menuntaskan pembahasan peraturan yang mengatur internal DPRD periode 2014-2019. Wakil Ketua Panja Tatib DPRD, Syamsul Arian mengatakan, pada rapat kemarin panja melakukan sinkronisasi draf tatib dewan dengan hasil konsultasi yang telah dilakukan.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Sebelumnya, panja telah menggelar konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sekretariat DPR RI, serta Biro Pemerintahan dan Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Menurut Syamsul, pada rapat finalisasi tatib kemarin, semua usulan yang sempat menjadi perdebatan di lnternal panja berhasil disepakati. “Kami sudah mendapat Referensi yang cukup dan regulasi yang benar, baik tentang Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 Tahun 2010 maupun Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2014,”ujarnya. 

Dikatakan, selama menggunakan dana APBD, kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, daerah lain, maupun internasional, harus mendapat persetujuan dewan dan disetujui melalui mekanisme rapat paripurna. Kerja sama pemerintah yang rnenggunakan dana APBD itu tidak cukup hanya dilakukan dengan persetujuan pimpinan dewan. Dalam rapat finalisasi kemarin, klausul ruang paripurna kantor dewan sebagai “tempat sakral” juga akan dimasukkan dalam tatib DPRD periode 2014-2019 tersebut.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last

Baca :
Bupati Anas Ajak Semua Elemen Terus Luncurkan Inovasi Majukan Daerah