sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Penetapan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas Sudewo sebagai kepala daerah, melainkan saat yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa Komisi V DPR RI merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan.
Oleh karena itu, seorang anggota dewan seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis di kementerian tersebut.
Dugaan Aliran Uang dari Proyek DJKA
Menurut KPK, dalam proses penyidikan ditemukan dugaan aliran uang dari sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA kepada Sudewo.
Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lain pada perkara yang sama.
Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penetapan Sudewo sebagai tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
KPK berjanji akan memaparkan secara rinci peran Sudewo, asal proyek yang diduga menjadi sumber aliran dana, serta nilai uang yang terkait dalam kesempatan berikutnya.
Pernah Disebut dalam Persidangan Tipikor
Nama Sudewo sebelumnya telah mencuat dalam sidang perkara korupsi DJKA Kemenhub yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 9 November 2023.
Sidang tersebut menghadirkan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, serta Pejabat Pembuat Komitmen Bernard Hasibuan.
Dalam persidangan itu, jaksa KPK menyebut adanya penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo, yang diperlihatkan dalam bentuk foto uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing.
Meski demikian, Sudewo membantah tuduhan tersebut, termasuk dugaan penerimaan uang Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui staf bernama Nur Widayat.
Kronologi Pengungkapan Kasus DJKA
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan dan menahan total 20 tersangka hingga 15 Desember 2025, serta menetapkan dua korporasi sebagai tersangka.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Penetapan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas Sudewo sebagai kepala daerah, melainkan saat yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa Komisi V DPR RI merupakan mitra kerja Kementerian Perhubungan.
Oleh karena itu, seorang anggota dewan seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis di kementerian tersebut.
Dugaan Aliran Uang dari Proyek DJKA
Menurut KPK, dalam proses penyidikan ditemukan dugaan aliran uang dari sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA kepada Sudewo.
Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lain pada perkara yang sama.
Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penetapan Sudewo sebagai tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
KPK berjanji akan memaparkan secara rinci peran Sudewo, asal proyek yang diduga menjadi sumber aliran dana, serta nilai uang yang terkait dalam kesempatan berikutnya.
Pernah Disebut dalam Persidangan Tipikor
Nama Sudewo sebelumnya telah mencuat dalam sidang perkara korupsi DJKA Kemenhub yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 9 November 2023.
Sidang tersebut menghadirkan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, serta Pejabat Pembuat Komitmen Bernard Hasibuan.
Dalam persidangan itu, jaksa KPK menyebut adanya penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo, yang diperlihatkan dalam bentuk foto uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing.
Meski demikian, Sudewo membantah tuduhan tersebut, termasuk dugaan penerimaan uang Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui staf bernama Nur Widayat.
Kronologi Pengungkapan Kasus DJKA
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan dan menahan total 20 tersangka hingga 15 Desember 2025, serta menetapkan dua korporasi sebagai tersangka.
