Usul Pimpinan DPRD Terkatung

0
370

usulAda Perbedaan Nama, Gubernur Belum Bisa Menerima
BANYUWANGI – Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Banyuwangi mengusulkan nama pimpinan definitif dewan yang tidak sesuai rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Jatim berbuntut panjang. Gara-gara hal itu, usul nama-nama pimpinan dewan yang diajukan DPRD Banyuwangi ditolak Gubernur Jatim, Soekarwo. Akibatnya, pelantikan pimpinan DPRD Banyuwangi belum bisa dilakukan. Dampak lebih lanjut, pembentukan alat-alat kelengkapan lembaga wakil rakyat tingkat Kabupaten tersebut juga tidak bisa dilakukan.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Sehingga, para anggota dewan yang terhormat itu belum bisa melakukan tugas sebagai wakil rakyat secara optimal. Pimpinan Sementara DPRD Banyuwangi, Joni Subagio mengatakann, surat usul pimpinan definitif DPRD Banyuwangi kepada Gubernur Jatim ditolak. Kabar penolakan tersebut dia terima dari Sekretaris Pemerintah Provinsi Jatim kemarin (29/9). “Penolakan terjadi karena satu pimpinan, yakni dari PD, tidak mendapat induk organisasinya, dalam hal ini DPD PD Jatim,” ujarnya. 

Dinyatakan, DPRD mengusulkan empat nama dari empat partai politik (parpol) peraih suara terbanyak Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tingkat Banyuwangi untuk menempati pos pimpinan lembaga dewan. Empat calon pimpinan dewan itu adalah I Made Cahyana Negara (PDIP). Joni Subagio (PKB), Ismoko (Golkar), dan Yusieni (PD). DPRD mengusulkan nama Yusieni menjadi salah satu unsur pimpinan dewan setelah mendapat surat pengajuan nama calon pimpinan dari DPC PD “Usul pimpinan asal PD tersebut ditolak gubernur” kata dia.

Menyusul penolakan tersebut, imbuh Joni, pihaknya akan segera melakukan konsultasi kepada beberapa pihaknnya mendapat kepastian siapa yang diustmg PD menempati pos pimpinan dewan. “Pimpinan sementara DPRD dengan beberapa teman dari fraksi-fraksi sepakat melakukan langkah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur, dan induk PD, untuk meminta ketegasan siapa yang ditempatkan sebagai pimpinan dewan ,” cetus politikus yang juga ketua DPC PKB tersebut.  

Menurut Joni, penolakan usul pimpinan definitif DPRD itu akan semakin mengakibatkan pembentukan alat-alat kelengkapan dewan terlambat. Sebab, pembentukan alat kelengkapan yang meliputi Badan Musyawarah (Banmus), BadanAnggaran (Banggar), Badan Legislasi Daerah (Balegda), Badan Kehormatan (BK), dan komisi-komisi baru bisa dilakukan setelah pimpinan definitif di lantik. Di sisi lain, imbuh Joni, dari seluruh Jatim, hingga saat ini hanya tinggal DPRD Banyuwangi yang belum memiliki alat kelengkapan.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last