RadarBanyuwangi.id – Masyarakat dihebohkan dengan video viral yang menunjukkan perlintasan kereta api tanpa petugas jaga.
Banyak yang menghubungkan hal ini dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, termasuk pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, efisiensi anggaran ditargetkan terus berlanjut hingga mencapai Rp750 triliun.
Baca Juga: Jadi Titik Rawan, Pemasangan Pintu Perlintasan Sebidang Ternyata Bukan Tanggung Jawab KAI, Begini Aturannya
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, mengungkap fakta mencengangkan terkait banyaknya perlintasan kereta api yang tak memiliki petugas jaga.
Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran, yang bahkan berdampak pada pemberhentian tenaga honorer penjaga perlintasan.
Dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2), Didiek mengungkapkan bahwa masalah ini menjadi perdebatan serius antara Direktorat Keselamatan Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Baca Juga: Pentingnya Calon Pekerja Migran Lakukan Medical Check Up Sebelum ke Luar Negeri
“Karena efisiensi anggaran, banyak penjaga perlintasan yang honorernya diberhentikan,” ujar Didiek.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar perlintasan kereta api memang diawasi oleh KAI, namun ada pula yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Oleh karena itu, ia meminta pemda agar turut bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan di perlintasan.
Baca Juga: Tiga Nyawa Melayang dalam Sepekan, Begini Tanggapan KAI Daop 7 Madiun
“Jika memang tidak ada penjaganya, sebaiknya ditutup saja. Pemda atau pemprov yang bertanggung jawab harus memastikan perlintasan tetap aman,” tegasnya. (*)
