RADARBANYUWANGI.ID – Fenomena semakin banyaknya ibu rumah tangga yang terjerat pinjaman dari Bank Titil dan lembaga keuangan ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur, memantik kepedulian serius dari berbagai pihak.
Tak hanya Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, para camat pun turun tangan menyuarakan pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya.
“Setiap ada forum pertemuan, kami selalu sisipkan imbauan soal ini,” ujar Camat Genteng, Satriyo, S.Sos, M.Si, Rabu (28/5/2025).
Bersama perangkat desa, Satriyo aktif menyampaikan sosialisasi, memasang banner imbauan bahkan hingga pelosok desa.
Tujuannya jelas: melindungi masyarakat—terutama kaum ibu—dari jeratan bunga tinggi dan tekanan pembayaran yang mencekik dari pinjaman ilegal seperti Bank Titil, pinjol ilegal, atau koperasi tak berizin.
Satriyo menekankan pentingnya memilih bank resmi, seperti BTPN Syariah. Tak sekadar memberi pinjaman, bank ini juga memberikan pendampingan, edukasi pengelolaan keuangan, dan motivasi untuk membangun usaha mandiri.
Solusi ini menjadi peluang emas bagi ibu-ibu rumah tangga untuk bangkit secara ekonomi, lewat usaha mikro dan wirausaha produktif.
“Jangan tergiur proses cepat tanpa kejelasan. Bunga tinggi dan jatuh tempo pendek itu jebakan. Khususnya bagi yang penghasilannya tidak menentu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, disiplin membayar cicilan di bank resmi akan menjaga riwayat kredit tetap bersih di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, atau yang dikenal sebagai BI Checking.
Dengan catatan yang baik, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pinjaman kembali di masa mendatang.
Nada serupa disampaikan Camat Purwoharjo, Ahmad Subhan, S.E, M.Si. Menurutnya, pihak kecamatan rutin memberikan edukasi melalui rapat koordinasi bersama para kepala desa, hingga terjun langsung ke masyarakat.
Subhan menekankan bahwa menjadi peminjam yang cerdas berarti menjalankan kewajiban dengan tertib, demi masa depan finansial yang lebih tenang dan terencana.
“Kami mendorong masyarakat untuk hanya meminjam dan membayar di bank resmi. Baik itu bank pemerintah seperti Himbara maupun swasta seperti BTPN Syariah,” ujarnya.(*)
