sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu polemik di tengah-tengah masyarakat.
Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, dilaporkan mengalami keracunan massal usai menyantap makanan dari program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Data terbaru mencatat sedikitnya 364 anak menjadi korban, mulai dari pelajar PAUD hingga SMA/SMK sederajat. Gejala yang dialami bervariasi, mulai dari mual, pusing, sesak napas, hingga kejang-kejang.
Baca Juga: Kereta Api Tawang Jaya Premium Lanjutkan Perjalanan Usai Tertemper Mobil di Cirebon
“Supaya penanganannya lebih cepat dan menyeluruh, kami tetapkan kejadian ini sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa). Dari total korban, 225 sudah dipulangkan,” ujar Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Senin (23/9).
Jeje menambahkan, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Cipongkor ditutup sementara demi investigasi menyeluruh.
Tuntutan Moratorium MBG
Tragedi ini memicu gelombang desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG.
Baca Juga: KPK Bongkar Skandal Kuota Haji: Nama Ustaz Khalid Basalamah Ikut Terseret! 5 Agen Travel Diperiksa
Koalisi Kawal MBG menilai kasus keracunan massal bukan lagi insiden biasa, melainkan akibat dari kesalahan sistemik.
“Butuh berapa ribu anak lagi keracunan sampai pemerintah mau hentikan sementara MBG? Ini bukan makan bergizi, tapi makan beracun,” tegas Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.
JPPI mencatat, sejak Januari–September 2025, sedikitnya 6.452 siswa mengalami keracunan akibat makanan MBG. Angka ini diyakini lebih besar karena banyak kasus tak dilaporkan.
Baca Juga: Wajib Tahu! Cara Cek Bansos PKH dan BPNT September 2025, Plus Tips Ampuh Hindari Penipuan Online
Anggaran Fantastis, Risiko Tinggi
Ubaid menyoroti desain program yang dianggap mengejar populisme tanpa memperhatikan kualitas gizi. Ia juga menyinggung anggaran jumbo yang digelontorkan untuk MBG.
“Tahun ini ada Rp171 triliun. Tahun depan bisa mencapai Rp200–300 triliun. Anggaran pendidikan digerogoti untuk program rawan konflik kepentingan ini,” kritiknya.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu polemik di tengah-tengah masyarakat.
Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, dilaporkan mengalami keracunan massal usai menyantap makanan dari program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Data terbaru mencatat sedikitnya 364 anak menjadi korban, mulai dari pelajar PAUD hingga SMA/SMK sederajat. Gejala yang dialami bervariasi, mulai dari mual, pusing, sesak napas, hingga kejang-kejang.
Baca Juga: Kereta Api Tawang Jaya Premium Lanjutkan Perjalanan Usai Tertemper Mobil di Cirebon
“Supaya penanganannya lebih cepat dan menyeluruh, kami tetapkan kejadian ini sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa). Dari total korban, 225 sudah dipulangkan,” ujar Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Senin (23/9).
Jeje menambahkan, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Cipongkor ditutup sementara demi investigasi menyeluruh.
Tuntutan Moratorium MBG
Tragedi ini memicu gelombang desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG.
Baca Juga: KPK Bongkar Skandal Kuota Haji: Nama Ustaz Khalid Basalamah Ikut Terseret! 5 Agen Travel Diperiksa
Koalisi Kawal MBG menilai kasus keracunan massal bukan lagi insiden biasa, melainkan akibat dari kesalahan sistemik.
“Butuh berapa ribu anak lagi keracunan sampai pemerintah mau hentikan sementara MBG? Ini bukan makan bergizi, tapi makan beracun,” tegas Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.
JPPI mencatat, sejak Januari–September 2025, sedikitnya 6.452 siswa mengalami keracunan akibat makanan MBG. Angka ini diyakini lebih besar karena banyak kasus tak dilaporkan.
Baca Juga: Wajib Tahu! Cara Cek Bansos PKH dan BPNT September 2025, Plus Tips Ampuh Hindari Penipuan Online
Anggaran Fantastis, Risiko Tinggi
Ubaid menyoroti desain program yang dianggap mengejar populisme tanpa memperhatikan kualitas gizi. Ia juga menyinggung anggaran jumbo yang digelontorkan untuk MBG.
“Tahun ini ada Rp171 triliun. Tahun depan bisa mencapai Rp200–300 triliun. Anggaran pendidikan digerogoti untuk program rawan konflik kepentingan ini,” kritiknya.
