sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diguncang masalah serius.
Dari total 5.000 kasus keracunan yang dilaporkan di seluruh Indonesia, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9).
Temuan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena Jabar sebelumnya juga berulang kali dilanda kasus serupa.
Baca Juga: KPK Bongkar Skandal Kuota Haji: Nama Ustaz Khalid Basalamah Ikut Terseret! 5 Agen Travel Diperiksa
Pemprov Jabar Bergerak
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan Pemprov Jabar segera turun tangan. Fokus utama adalah memastikan anak-anak korban keracunan mendapat penanganan medis secepatnya.
“Ini otoritasnya ada di BGN (Badan Gizi Nasional). Tapi karena lokusnya di Jawa Barat, tentu kami punya tanggung jawab. Kepala dinas sudah kami tugaskan cek lapangan bersama dinas kesehatan,” kata Herman di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/9).
Herman meminta investigasi dilakukan secara berbasis data, bukan sekadar dugaan.
“Saya minta evaluasi kenapa bisa kejadian, penyebabnya apa, apakah karena kelalaian atau faktor lain,” tegasnya.
Baca Juga: Wajib Tahu! Cara Cek Bansos PKH dan BPNT September 2025, Plus Tips Ampuh Hindari Penipuan Online
Peran BGN dan Satgas Jabar
Menurut Herman, pengawasan dapur SPPG (Satuan Pemberi Pangan Gizi) sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Meski begitu, Pemprov Jabar tetap ikut melakukan monitoring secara umum.
“A sampai Z-nya itu domain BGN. Tapi karena lokasi di Jabar, dan kita harus menyukseskan MBG, tentu kami wajib memonitor,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelumnya Pemprov Jabar telah membentuk Satgas khusus untuk mempercepat pembangunan SPPG di 27 kabupaten/kota. Kini, satgas tersebut juga diarahkan memperketat pengawasan program yang sudah berjalan.
“Fokus satgas kemarin akselerasi pembangunan. Ternyata kita juga harus serius mengawal pelaksanaan MBG agar aman,” pungkas Herman.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diguncang masalah serius.
Dari total 5.000 kasus keracunan yang dilaporkan di seluruh Indonesia, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak.
Hal itu disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9).
Temuan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena Jabar sebelumnya juga berulang kali dilanda kasus serupa.
Baca Juga: KPK Bongkar Skandal Kuota Haji: Nama Ustaz Khalid Basalamah Ikut Terseret! 5 Agen Travel Diperiksa
Pemprov Jabar Bergerak
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan Pemprov Jabar segera turun tangan. Fokus utama adalah memastikan anak-anak korban keracunan mendapat penanganan medis secepatnya.
“Ini otoritasnya ada di BGN (Badan Gizi Nasional). Tapi karena lokusnya di Jawa Barat, tentu kami punya tanggung jawab. Kepala dinas sudah kami tugaskan cek lapangan bersama dinas kesehatan,” kata Herman di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/9).
Herman meminta investigasi dilakukan secara berbasis data, bukan sekadar dugaan.
“Saya minta evaluasi kenapa bisa kejadian, penyebabnya apa, apakah karena kelalaian atau faktor lain,” tegasnya.
Baca Juga: Wajib Tahu! Cara Cek Bansos PKH dan BPNT September 2025, Plus Tips Ampuh Hindari Penipuan Online
Peran BGN dan Satgas Jabar
Menurut Herman, pengawasan dapur SPPG (Satuan Pemberi Pangan Gizi) sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Meski begitu, Pemprov Jabar tetap ikut melakukan monitoring secara umum.
“A sampai Z-nya itu domain BGN. Tapi karena lokasi di Jabar, dan kita harus menyukseskan MBG, tentu kami wajib memonitor,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebelumnya Pemprov Jabar telah membentuk Satgas khusus untuk mempercepat pembangunan SPPG di 27 kabupaten/kota. Kini, satgas tersebut juga diarahkan memperketat pengawasan program yang sudah berjalan.
“Fokus satgas kemarin akselerasi pembangunan. Ternyata kita juga harus serius mengawal pelaksanaan MBG agar aman,” pungkas Herman.
